Realitasonline.id - Medan | Kedatangan Gubernur Sumut Bobby Nasution sempat memberikan harapan baru akan pembangunan infrastruktur jalan seakan memberi kebahagiaan bagi masyarakat Kecamatan Dolok (Sipiongot) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).
Namun, antusiasme masyarakat yang menyambut kedatangan gubernur tersebut kini terguncang setelah insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Topan Obaja Putra Ginting.
Hal tersebut disampaikan tokoh pemuda Sipiongot Dedi Arisandi Ritonga merespon terkait OTT yang menjerat Kadis kesayangan Bobby Nasution itu. Dedi mengatakan, warga yang puluhan tahun tak bisa menikmati infrastruktur jalan, justru malah dibuat menjadi lahan korupsi.
Baca Juga: Diberdayakan BRI, UMKM Kopi Asal Toraja Ini Bisa Ekspor dan Jadi Pemasok Coffee Shop di 5 Negara
Dedi yang juga Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan, mengungkapkan rasa kecewanya atas tindakan yang dilakukan oleh Topan Ginting.
Ia menyatakan bahwa meskipun kedatangan Gubernur Bobby Nasution sempat membawa secercah harapan, kenyataan yang ada justru sebaliknya menghadirkan dampak negatif yang merugikan masyarakat Dolok secara keseluruhan.
"Saya berharap dengan Insiden yang terjadi (OTT) tidak berdampak pada pembangunan jalan ke kampung halaman, karena sudah cukup lama penantian masyarakat kecamatan Dolok,"
kata Dedi di Medan, Minggu (29/6).
Dedi menyebutkan Topan Ginting, bersama empat tersangka lainnya diduga terlibat dalam praktik korupsi dengan nilai proyek yang fantastis, yaitu Rp 231,8 miliar. Topan Ginting dijanjikan menerima sekitar 4 hingga 5 persen dari total nilai proyek, yang diperkirakan mencapai Rp 8 miliar.
Baca Juga: Gak Nyangka Cuma 300 Jutaan! Ini Alasan Chery Omoda C5 2025 Layak Disebut SUV Mewah Rasa Masa Depan
"Kekecewaan ini begitu dalam dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Dolok yang sebelumnya berharap besar akan adanya perubahan positif dengan pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak mereka," ujarnya.
Menurutnya, kasus ini tentu menjadi sorotan serius, terutama terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh KPK.
"Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan infrastruktur dapat terus terjaga," sebutnya.
