Realitasonline.id - Medan | Komisi II DPR RI dipimpin Andar Amin Harahap, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam bidang pertanahan dan tata ruang, bertempat di Kantor Gubernur Sumut di Medan.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Komisi II DPR RI untuk meninjau langsung penyelenggaraan pelayanan pertanahan, pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan, serta menyoroti berbagai permasalahan tata ruang yang dihadapi Provinsi Sumut.
Acara ini dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, Staf Ahli Menteri ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut Sri Pranoto, para Kepala Kantor Pertanahan (Kantsh) Kabupaten/Kota se Sumut, serta para Kepala Daerah dari seluruh wilayah di Provinsi Sumut.
Baca Juga: Bupati Samosir Dampingi Gubsu Terima Kunker Spesifik Komisi II DPR RI
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi II DPR RI terhadap isu-isu pertanahan di daerah, khususnya di Sumut.
Ia berharap kunjungan ini dapat menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, terutama terkait penyelesaian sengketa lahan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penataan ruang yang berkelanjutan.
Bobby menyatakan, permasalahan pertanahan masih menjadi tantangan besar di Sumut, baik terkait pelayanan kepada masyarakat, penataan ruang, hingga konflik agraria.
Ia juga mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan pertanahan agar prosesnya lebih transparan, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Sementara perwakilan anggota Komisi II DPR RI Andar Amin Harahap menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi lintas sektor dalam upaya mewujudkan pelayanan pertanahan yang inklusif, digital dan berkeadilan.
Ia juga menyoroti perlunya percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan pertanahan agar lebih transparan dan efisien dan digitalisasi pelayanan pertanahan juga harus menjadi prioritas demi peningkatan efisiensi dan kepastian hukum bagi masyarakat.
" Kunjungan kerja kami ke Provinsi Sumut ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam memastikan bahwa pelayanan pertanahan berjalan dengan baik, transparan dan berkeadilan, termasuk realisasi PNBP serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penataan ruang di daerah, " terangnya.
Andar juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan sistem pertanahan yang lebih tertata dan akuntabel.
