Realitasonline.id - MEDAN | Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sumut (Sumatera Utara), Kamis (3/7/2025), diwarnai ketegangan.
Forum yang sedianya membahas persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru berubah panas akibat perdebatan antara sejumlah anggota Komisi II DPR RI dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Anggota Komisi II Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyayangkan pernyataan Gubernur Bobby yang dinilainya emosional saat pembahasan melebar ke isu eks Hak Guna Usaha (HGU).
Baca Juga: Kuatkan Ekosistem Asuransi Kesehatan, OJK akan Terbitkan Aturan ini, Siap-siap Berlaku Thun Depan
Deddy merasa dirinya seolah-olah dituding enggan membahas aspirasi kepala daerah terkait persoalan tersebut.
"Persoalan eks HGU itu panjang, harus melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR BPN, dan banyak pihak lainnya. Tidak mungkin dibahas hanya dalam waktu satu jam," ujar Deddy kepada wartawan usai acara.
Ia mengaku tersinggung saat Gubernur Bobby menyarankan kepala daerah keluar dari forum jika isu itu tidak dibahas.
"Lah gimana sih, gubernur kok baperan," ujar politisi PDIP ini menanggapi sikap Bobby.
Anggota Komisi II lainnya, Longki Djanggola dari Fraksi Gerindra membenarkan pernyataan rekannya dan menyebut Gubernur Bobby salah paham terhadap maksud Deddy.
Baca Juga: Viral Penjualan Pulau Indonesia di Situs Daring Asing, Ini Klarifikasi Kementrian ATR BPN
“Saya saksinya, tidak ada maksud Pak Deddy menolak aspirasi. Tapi ini persoalan kompleks yang butuh koordinasi lintas lembaga. Harus ada forum khusus untuk membahasnya,” kata Longki yang saat itu bersebelahan dengan Deddy Sitorus.
Ia juga menilai forum tersebut sejak awal sudah dijadwalkan untuk membahas PNBP, namun justru melebar ke isu eks HGU secara tiba-tiba.
“Makanya ketika disalahartikan seolah kami tak mau dengar aspirasi, tentu jadi sensitif. Padahal kami terbuka, hanya waktunya tidak memungkinkan,” imbuhnya.
Pentingnya Komunikasi Proporsional
Deddy dan Longki sama-sama menegaskan pentingnya komunikasi yang proporsional antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti dalam forum tersebut.
