Baca Juga: Bupati Safaruddin 'Warning' Data Bansos di Abdya Harus Tepat Sasaran
" Sepanjang masuk dalam peta indikatif, maka bisa diinventarisasi dan diusulkan ke program TORA. Untuk pembiayaannya bisa ditanggung bersama, baik dari BPN, BPKH, maupun APBD, " ungkapnya.
Menurutnya, langkah ini akan memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat basis kehidupan masyarakat sekitar kawasan TPL. Langkah ini baginya menjadi penting agar konflik yang sudah bertahun-tahun tidak terus berulang.
Kepala BPN Tapsel, Anita Noveria Lismawaty, yang juga hadir dalam zoom meeting itu menegaskan, pihaknya bukan bermaksud menghambat pelayanan.
" Kami bukannya ragu, tapi hanya ingin memastikan semua sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, " dalihnya.
Namun, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Tapsel dan Kanwil BPN Sumut yang telah memberi dukungan.
Baca Juga: Bupati Safaruddin 'Warning' Data Bansos di Abdya Harus Tepat Sasaran
" Dengan arahan ini, kami siap mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan di APL, " ujarnya.
Diakhir zoom meeting Gus Irawan menyampaikan dukungan penuh dari Ka Kanwil BPN Sumut dan BPKH Wilayah I Medan dan mengajak BPN Tapsel untuk terus bersinergy untuk urusan pertanahan di Tapsel.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Tapsel dalam beberapa kesempatan selalu menegaskan keberpihakannya pada masyarakat dalam persoalan lahan TPL.
Bahkan menanggapi aksi demonstrasi masyarakat akhir Agustus lalu, ia menyampaikan, Pemkab Tapsel tidak akan membiarkan rakyatnya dirugikan. Rapat kali ini mempertegas konsistensinya sekaligus membuka jalan solusi permanen melalui sertifikat APL dan program TORA.
