Realitasonline.id - Deli Serdang | Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan mewanti-wanti Pemerintahan Desa (Pemdes), harus melakukan terobosan dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa. Jangan hanya bergantung kepada Pemerintah Kabupaten.
Penegasan yang disampaikan bupati bukan tanpa alasan, belum maksimalnya kerja Kepala Desa dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercermin dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB.
Bupati Asri Ludin Tambunan pun lalu mengungkapkan kegeramannya dengan menolak permintaan salah satu Pemdes untuk mempaving blok jalan rusak di desa.
Baca Juga: Tekankan Integritas dan Kepedulian Sosial, Pelindo Regional 1 Peringati Maulid Nabi SAW 1447 Hijria
"Semangatnya bergantung kepada Pemerintah Kabupaten. Jalan desa kami rusak pak, tolong dipaving blok, minta paving blok. Saya, saya hapus semua paving bloknya, tahankan, ya. Saya mau partisipasi itu muncul dari bawah", tegasnya dihadapan ratusan anggota BPD saat menyampaikan sambutan pembukaan Rakerda I PABPDSI Kabupaten Deli Serdang, di Cadika Pramuka Lubuk Pakam, Jumat (19/9/2025).
Menurut Bupati Asri Ludin Tambunan, tidak bisa misalnya Pemkab Deli Serdang memaksakan untuk mengaspal semua jalan di kecamatan. Dia justru balik bertanya,"Saya mau tanya, provinsi mana yang sanggup ?, enggak ada yang sanggup. Diantaranya yang 80 triliun saja tak sanggup.
"apalagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, tahun ini APBD nya 4,7 triliun, justru tahun depan (2026) menjadi 4,5 triliun, turun. Karena memang APBD kita turun dana transfer daerah dari pusat", ungkap bupati.
Baca Juga: Persiapan RS Haji Medan Menuju Layanan Berobat Gratis hanya dengan KTP
Untuk itu, Bupati mengajak jajaran Pemdes agar mengambil sikap, memaksimalkan potensi yang ada di desa terutama untuk menggali PAD dari sektor PBB. Karena belum maksimalnya pendapatan dari PAD ini. Dari 380 desa yang ada di Deli Serdang, perhitungan rata-rata dana transfer dari pusat berkisar 1 miliar rupiah.
"Itu harus disikapi, artinya dana 1 miliar (APBN) per desa sekarang ada berputar, itu berarti 380 miliar, itu yang harus dimaksimalkan untuk menambal pembangunan yang tidak sanggup dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten.
