Realitasonline.id - Padangsidimpuan | Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) bersama Pembina Syahrul Pasaribu menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka memperingati HUT ke-75 Tapsel tahun 2025 di aula Natama Hotel Padangsidimpuan, Minggu (23/11/2025)
FGD ini dihadiri para pensiunan pejabat eselon Pemkab Tapsel, antara lain Ketua PPASN Marasaud (mantan Kadis Pendidikan), mantan Kadis Kesehatan, Penasehat PPASN Saulian Sabbih (mantan Kepala Bappeda dan mantan Asisten II), serta Ir Syahrir (mantan Kadis PU dan Perkim).
Sejumlah mantan pejabat lain seperti Hamdan Nasution, Bismar Muaratua, Syamsul Bahri, Nurdin Pane, dan Solihuddin turut hadir bersama belasan purnabakti lainnya.
Baca Juga: Semarak Boru Namora Tapsel, Ribuan Warga Padati Astaka Sipirok
Diskusi terfokus pada pembahasan dan pemberian masukan strategis terhadap Pemkab Tapsel dalam menghadapi tantangan fiskal 2026.
Salah satu isu utama adalah berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat, yakni sebesar Rp113,5 miliar pada 2025 dan kembali terpangkas Rp254 miliar pada 2026.
Saulian Sabbih mengungkapkan, APBD Tapsel tahun 2026 diperkirakan setara dengan tahun 2018, yakni sekitar Rp1,3 triliun. Namun komposisinya berubah drastis, terutama pada pos belanja pegawai.
“ Jika tahun 2018 belanja pegawai Rp460 miliar, maka tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp700 miliar. Kenaikan lebih dari Rp200 miliar ini akibat tidak selektifnya pengangkatan PPPK pada pemerintahan sebelumnya yang nyaris mencapai 3.500 orang, ” ujar Saulian.
Baca Juga: Gubernur Sumut Bobby Nasution Sebut RE Nainggolan Tokoh Teladan
Ia menegaskan kondisi ini akan menghambat akselerasi pembangunan seperti pada masa kepemimpinan Syahrul M. Pasaribu.
“ Ruang fiskal semakin sempit, transfer ke daerah berkurang, belanja pegawai naik. Ini yang harus kita carikan solusinya, ” tambahnya.
Ketua PPASN, H. Marasaud, menilai jika melihat kondisi ini, Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu harus berani mengambil kebijakan strategis meski tidak populer, selama tetap sesuai aturan.
Ia mengusulkan regrouping atau penggabungan sejumlah OPD yang memiliki tupoksi beririsan, seperti Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR dengan Dinas Perkim, serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan Dinas Perindustrian, serta Dinas PP PA dengan Dinas P2KB.
Selain itu, ia mendorong adanya efisiensi yang terukur serta penyesuaian TPP agar pembangunan tidak terhenti.
PPASN juga memberi perhatian khusus pada keberlanjutan program Gerakan 1.000 kolam, yang mengantarkan Tapsel meraih predikat Kabupaten/Kota Terbaik-1 pada Indonesia’s SDGs Action Awards 2025 melalui lomba Integrated Sustainability Indonesian Movement (I-SIM) 2025.
