Realitasonline.id - MEDAN | Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sumatera Utara (PW KAMMI Sumut) menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana hidrometeorologi yang semakin meluas di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara.
Curah hujan ekstrim, banjir bandang, dan longsor kini menyebabkan kerusakan masif pada fasilitas publik, pemukiman warga, serta jaringan transportasi antarwilayah.
Gelombang bencana alam di Sumatera semakin tidak terkendali. Hujan ekstrem, banjir bandang, dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat kini mencapai fase paling kritis.
Kerusakan besar, tingginya jumlah korban terdampak, serta terputusnya akses antar wilayah membuat upaya penanganan daerah tidak lagi memadai.
Ketua PW KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe menegaskan ini bukan bencana biasa, melainkan krisis kemanusiaan yang membutuhkan tindakan negara secara cepat, besar, dan terkoordinasi.
“Negara jangan lambat melindungi rakyat. Kita sudah memasuki fase bencana skala nasional. Pemerintah harus bergerak cepat, jangan hanya mengamati. Nyawa warga adalah prioritas tertinggi,” tegas Irham.
Berdasarkan pemantauan hingga 27 November 2025, PW KAMMI Sumut menegaskan kondisi bencana telah melewati kapasitas penanganan pemerintah daerah.
Kerusakan infrastruktur bersifat multisektor dan lintas kabupaten/kota, bahkan berdampak hingga ke perbatasan antar provinsi yang menghambat mobilitas warga dan distribusi bantuan.
Sejumlah wilayah di Sumatera Utara yang sebelumnya menjadi pusat pengungsian kini juga ikut terdampak. Kota Medan ibu kota provinsi tidak luput dari banjir akibat luapan sungai dan curah hujan ekstrem, menyebabkan distrik permukiman dan jalan kota terendam.
Dengan bertambahnya daerah terdampak, Sumatera Utara kini menghadapi eskalasi bencana paling masif dalam beberapa tahun terakhir, menggerakkan gelombang pengungsian baru dan menambah beban layanan kemanusiaan.
Wilayah Terdampak Bencana (Sumatera Utara – Aceh – Sumatera Barat)
Sumatera Utara:
Sibolga — banjir bandang menghancurkan rumah & fasilitas publik.
