Lanjut Martua Sitanggng mengatakan kinerja percepatan pembangunan untuk Kabupaten Samosir mempunyai program berbagai sektor diantaranya pertanian, perikanan, pendidikan dan kesehatan serta pengembangan pariwisata yang mana harus dilakukan percepatan pembangunannya.
"Misalnya pertanian itu prioritas. Bagaimana mempercepat pertanian di Kabupaten Samosir dan menghasilkan hasil pertanian yang unggulan. Itu harus ada kreasi dan inovsi seseorang. Ini biasanya ahli atau akademisi. Dia membuat suatu konsep pertanian Semisal kedepannya jagung atau kopi, ini yang kita butuhkan untuk percepatan pembangunan," ujarnya.
Selanjutnya, terkait pariwisata. Bagaimana pariwisata bisa berkembang semisal mencari situs-situs, mencari desa yang potensial menjadi desa wisata yang bisa menghidupi masyarakat setempat.
"Konsep ini yang kami butuhkan. Bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana rakyat Samosir bisa sejahtera. Visi misi kami juga mensejahterakan masyarakat Samosir. Konsep-konsep itu yang kami butuhkan ," tukasnya lagi.
Gaji TBPP Ditinjau Ulang
Sementara menyikapi sorotan masyarakat Samosir terkait gaji Tim TBPP, menurut Wakil Bupati ini sudah dijelaskan sebelumnya sudah pernah dipertanyakan kepada tim BPK dan belum mendapat jawaban.
"Kami juga berharap terkait gaji TBPP ini perlu dikaji ulang. Kalau memang bisa biar dibuat surat ketegasan bahwa itu tidak menyalahi sehingga Bupati tidak tersandung dan mana dasar hukumnya. Kalau memang tidak bisa, ya coret. TBPP digaji 17 juta. Hampir 100 juta sebulan. Kalau untuk THL sudah 60 orang. Jangan nanti di medsos dibully terus Pak Bupati kita. Saya satu pasang dengan beliau saya juga jadi tersandung. Saya mau jawab, kurang etis," ujar Maratua.
TBPP 7 Daerah Kawasan Danau Toba tak Ada
