Samosir - Realitasonline.id| Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong penanganan dan upaya penurunan stunting oleh pemerintah kabupaten/kota terus dilakukan secara maksimal.
Karenanya peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) perlu memperkuat evaluasi dan pembenahan serta langkah ke depan mengatasi masalah pertumbuhan fisik anak.
Pesan itu ia sampaikan pada puncak peringatan Harganas Tingkat Provinsi ke-30 Sumut yang digelar di Desa Lumban Suhi-suhi Pangururan, Kabupaten Samosir, Sabtu (29/7/2023).
Baca Juga: Gandeng BNNK, Satgas TMMD 117 Kodim 0212/Tapsel Sosialisasi P4GN Kepada Warga Desa
Turut hadir Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, Sekdaprov Sumut Arief S Trinogroho, Kepala Dinas Kominfo Ilyas Sitorus, Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit, serta para Bupati/Walikota se-Sumut, Penyuluh Penyuluh KB Ahli Utama Widwiono (mewakili Kepala BKKBN Pusat), Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Munawar Ibrahim dan ribuan masyarakat.
Harganas yang kerap dijadikan momentum perayaan di berbagai daerah, khususnya Sumut, menurut Gubernur, jangan hanya sekadar memberikan kesan 'Perayaan' semata.
Namun perlu ada penekanan pada perbaikan kondisi keluarga di Indonesia, khususnya Sumut.
Baca Juga: Beranda Kreatif Kota Medan Pukau Pengunjung Lewat Tam[ilan Casual Ethnic Festival
"Karena ini kan setiap tahun kita buat acara. Bagaimana peringatan Harganas ini, bukan acara pesta saja. Tetapi untuk evaluasi," katanya.
Sedangkan terkait tema peringatan Harganas tahun 2023 yaitu, 'Menuju Keluarga Bebas Stunting Untuk Indonesia Maju', Gubernur menekankan dan mendorong agar pemerintah kabupaten/kota lebih serius dalam hal penurunan angka stunting di daerah masing-masing.
"Kita perlu basis data yang kuat dan harus bergandeng tangan dalam upaya penurunan stunting ini. Memang benar, angka stunting di Sumatera Utara itu sudah turun, namun masih ada daerah yang angkanya tinggi," ujar Gubernur.
Penurunan angka berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 itu, kata Gubernur, menerangkan bahwa angka prevalensi atau jumlah kasus stunting di Sumut berhasil turun 4,7% menjadi 21,1%.
Sebelumnya di tahun 2021 prevalensi stunting tercatat 25,8%. Penurunan stunting tersebut erat kaitannya dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan, yang diperkirakan masih menyisakan masalah stunting.
