"Jangan hanya kuasai akademik tapi perkuat kompetensinya sehingga bersaing," pinta Nikson.
Dihadapan tenaga dosen dan akademisi pendidikan, Nikson mengungkapkan kondisi sekarang pengelolaan pendidikan masih masih sangat kurang terlebih karena ditariknya kewenangan SMA/SMK ke Provinsi.
Baca Juga: Warga Riau Jadi Kurir Sabu di Simalungun Terancam 7,6 Tahun
"Saat dulu kewenangan itu Desentralisasi, bisa kita bilang sangat baik karna adanya kontrol kepala daerah serta dukungan anggaran. Ini tantangan ada plus minus, tapi lebih banyak minusnya," kata Nikson.
Saat ditarik kewenangan SMA/SMK oleh Gubernur Sumut, pengelolaan pendidikan tidak kesinambungan ada missing link, ditambah zonasi kurang tepat.
"Kalau saya berkeinginan itu dikembalikan saja ke daerah, Saya ingat dulu diperiode awal saya punya visi misi lumbung pangan berkualitas, saya programkan SD, SMP dan SMA unggulan," katanya.
Baca Juga: Warga Riau Jadi Kurir Sabu di Simalungun Terancam 7,6 Tahun
"Bahkan anggarannya Saya siapkan, terbukti memang saat itu SMA 3 Tarutung lulusannya 100 persen lebih lulus PTN, kenapa 100 persen karna sejumlah pelajar ada yang lulus di tiga PTN," ungkapnya.
Tapi ketika itu ditarik tahun 2018, terjadi penurunan kualitas.
Baca Juga: Akhirnya! Kampung Madani PNM ke-13 Resmi Dibuka
"Nah, saya berharap Akper Taput selaku lembaga pendidikan swasta bisa nanti menjadi standar yang saya impikan adanya mencetak generasi emas Taput," pungkasnya.
Direktur Akper Nurlela Nababan sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengantongi akreditasi program studi LAM PTKes dan dari BAN-PT.
Baca Juga: Warga Riau Jadi Kurir Sabu di Simalungun Terancam 7,6 Tahun
Untuk mahasiswa tahun 2023/2024 meningkat menjadi 114 orang dengan jumlah penerima KIP kuliah 49 orang. (AS)