Realitasonline.id - Binjai | Masyarakat petani penggarap dan pengelola lahan (PM3L) melakukan dialog dengan pihak PTPN 2 di kantor DP 7 Kelurahan Tunggorono, Binjai Timur terkait penggunaan lahan eks hak guna usaha (HGU), semalam.
Adapun dalam dialog tersebut meminta Badan Pertanahan Nasional atau BPN Sumut dihadirkan untuk menjelaskan HGU PTPN 2 yang berada di wilayah Kota Binjai itu.
Pertemuan tersebut diawali dengan masuknya puluhan warga petani mengatasnamakan MP3L melakukan penanaman palawija di areal lahan eks HGU PTPN 2 Regional 1 DP 7 yang berada di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.
Baca Juga: Pj Bupati Batubara Boyong 11 Zuriat Kedatukan Kunjungi Istana Siak Sri Indrapura
Namun, aksi mereka menanam palawija di lahan tersebut dihadang oleh pihak pengamanan dari PTPN 2 dengan dalih jika para petani tidak memiliki izin.
Perdebatan yang alot pun terjadi. Namun, saat para petani yang diwakili oleh Ketua Partai Buruh, Usrat Aminullah dan Iwan Razali Purba serta beberapa tokoh masyarakat lainnya, mempertanyakan surat tugas dari pihak pengamanan, mereka tidak bisa menunjukkannya.
Usai mendapat penjelasan dari pihak pengamanan PTPN 2, puluhan petani pun menggeruduk kantor PT Perkebunan Nusantara 2 yang saat ini berubah menjadi PTPN 1, DP 7 Kebun Sei Semayang yang berada di Kelurahan Tunggurono.
Baca Juga: Pj Bupati Batubara Boyong 11 Zuriat Kedatukan Kunjungi Istana Siak Sri Indrapura
Tak berselang lama, pihak dari Kantor Direksi PTPN 2 pun tiba di lokasi. Perdebatan pun sempat kembali terjadi di kantor DP 7 Kebun Sei Semayang. Sebab, pihak Kandir PTPN 2 Tanjung Morawa yang diwakili oleh Gernald, tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada petani serta tidak dapat menunjukkan bukti bukti yang ada.
"Kami di sini hanya pemegang amanah yang diberikan oleh negara dan kami disini yang dilapangan tentunya akan terus mempertahankan aset ini," ujar Gernald.
Mewakili Kantor Direksi PTPN 2 Tanjung Morawa, Gernald malah menuduh masyarakat petani bahwa musyawarah yang dilakukan tersebut mengarah ke tendensius.