Realitasonline.id - Palas | Ketua Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam PC NU Padang Lawas) Amran Pulungan mendorong komisi VII DPR RI membidangi Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi agar melakukan evaluasi realisasi penyaluran dana KUR di Kabupaten Padang Lawas.
Desakan ini disampaikan Amran Pulungan, Sabtu (03/05-2025) di Sibuhuan. Dimana Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) jangan dilihat hanya sekedar program komersialisasi pihak Bank. Perlu kiranya komisi VII DPR RI menegaskan kepada pihak perbankan yang ada di daerah khususnya di Padanglawas bahwa KUR ini bukan hanya bisnis, dan bukan hanya financial. Melainkan bagian dari kepentingan rakyat untuk peningkatan usaha menengah dan kecil.
Jika didalami kasus penyaluran KUR untuk kepentingan usaha kecil dan miskin, kesalahan yang terjadi di duga adalah pihak Bank yang notabenenya mempergunakan dana yang berasal dari APBN untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil dan miskin, tapi dipergunakan untuk komersialisasi.
Baca Juga: BRI Tanjungpura Diduga Persulit Nasabah, Dana KUR Warga Tak Cair
"Jadi selama ini penyaluran KUR masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan justru malah dipersulit", ungkap Amran dengan nada kesal.
Kata Amran, jelas dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 1 tahun 2023, disebutkan tidak ada agunan bank untuk pinjaman KUR dengan nilai 1 JT s/d 100 JT. Sementara di Padanglawas masih saja ada kita temukan dugaan cara mempersulit pada calon debitur.
"Jadi untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat agar kiranya pihak DPR RI Komisi VII, yang di Ketua DR. Saleh Partaonan Daulay dan kementerian UMKM agar melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah khususnya Padanglawas", pintanya.
Dan kita juga berharap evaluasi yang akan dilakukan bukan hanya sekedar omon-omon saja. Dan dalam pelaksanaan evaluasi Bank oleh anggota DPR RI juga sebaiknya memonitoring dengan melihat buku laporan, disitu nantinya akan ditemukan beberapa masalah, mulai dari proses pengajuan KUR, penerima KUR, Agunan KUR hingga pencairan KUR.
Baca Juga: Soal Dana KUR, Kacab Stabat Diminta Evaluasi Kinerja Ka Unit BRI Tanjungpura
Disamping untuk mengetahui berapa persen masyarakat miskin yang diberikan KUR dan yang diwajibkan untuk memberi agunan. Kalau kita jujur, di Padang Lawas ini hampir semua bank disinyalir dalam penyaluran KUR lebih cenderung pada komersialisasi pihak bank terhadap realisasi KUR.
"Boleh juga dicek penerima KUR yg nilainya diatas ratusan juta itu siapa aja. Apakah pinjam atau pakai nama saja dalam pengajuan kredit atau orang yang sebenarnya ?", jelasnya.
Baca Juga: Soal Dana KUR, Ka Unit BRI Tanjung Pura Diduga Langgar Inpres Nomor 6 Tahun 2007
Hal demikian ini perlu dilakukan audit dan evaluasi pihak terkait. Dan apabila ditemukan, kita berharap Bank tersebut diberi sanksi untuk efek jera. (SS)