Realitasonline.id - Abdya | Para Keuchik bersama ribuan aparatur dari 152 desa (Gampong) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menuntut kejelasan anggaran dana Gampong (ADG) yang selama ini masih belum ada kejelasan proses pencairannya.
ADG reguler tahap II dan III serta insentif yang hingga sekarang belum cair itu dipertanyakan langsung kepada Pj Bupati Abdya Sunawardi yang hadir di halaman Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) setempat yang turut dikawal pihak Satpol PP serta personel Polres Abdya.
Mendengar jawaban Pj Bupati Sunawardi yang terkesan bertele-tele tanpa ada kejelasan itu, massa tiba-tiba berteriak 'Abdya Bangkrut'. Bahkan pihaknya meminta kalau Kepala BPKD Abdya Fakhruddin segera di evaluasi karena dinilai tidak becus mengelola anggaran.
Baca Juga: Perbandingan Fitur Honda Dio vs Yamaha Delight: Pilih Skuter yang Cocok untuk Gaya Hidupmu
Adami Us selaku Koordinator Aksi mengatakan bahwa janji tinggal janji yang dilakukan oleh Pj Bupati Abdya. Pj Bupati Abdya dinilai sering keluar daerah tanpa peduli dengan kondisi keuangan daerah salah satunya ADG yang masih mandek.
Menanggapi aksi tersebut, Pj Bupati Abdya, Sunawardi, hadir langsung untuk memberikan penjelasan. Didampingi Wakapolres Abdya Kompol Asyari Hendri, Kajari Bima Yudha Asmara, dan Kepala BPKD Fakhruddin, Pj Bupati Sunawardi menyampaikan bahwa pihaknya memahami aspirasi para pengunjuk rasa.
Sunawardi juga mengungkapkan tantangan besar terkait kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit sebesar Rp17 miliar saat ia mulai menjabat pada Agustus 2024 kemaren.
Baca Juga: Perbandingan Fitur Yamaha QBIX vs Vespa GTS Super Tech: Skutik Futuristik vs Klasik Modern
"Saya dilantik tanggal 11 Agustus 2024. Ketika saya sampai Abdya defisit Rp17 miliar. Biaya Panwaslih belum dibayar 4,5 miliar, gaji petugas kebersihan belum dibayar Rp3 miliar. Ini kondisi kita sekarang," kata Sunawardi sembari diteriaki massa "Abdya Bangkrut".
Sunawardi menjelaskan bahwa defisit anggaran salah satunya disebabkan oleh biaya besar yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Meski demikian, ia mengapresiasi keberhasilan Pilkada yang berlangsung damai dan lancar.
"Pilkada tidak gratis. Biayanya mencapai lebih dari Rp35 miliar. Namun, kita patut bersyukur karena prosesnya berjalan sukses. Pemimpin baru juga sudah terpilih dan hanya tinggal menunggu pelantikan," jelasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada ADG, tetapi juga pada dinas-dinas lainnya.
