Realitasonline.id - Abdya | Sejarah membuktikan, kalau hampir setiap lahirnya bupati baru terpilih dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tak luput dari melakukan pengadaan mobil dinas dan itu sifatnya lumrah terjadi kapanpun dan di manapun.
"Ganti mobil baru setiap pergantian lima tahun tampuk kepemimpinan itu hal biasa dan sudah sering dilakukan oleh bupati-bupati sebelumnya," kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie Afan Fajeri.
"Jadi tak usah terlalu dipolitisir dan di besar-besarkan. Lumrah itu," sebutnya lagi, Selasa (15/7/2025) menanggapi mobil dinas pejabat yang banyak disoal.
Ia menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas Bupati Abdya pada periode lima tahun ini, telah sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.
Menurut Afan (sapaan akrabnya), pengadaan mobil dinas bukanlah hal baru dalam pemerintahan. Ia meminta semua pihak untuk tidak berlebihan menanggapi kebijakan tersebut.
“Pengadaan mobil dinas itu bukan sesuatu yang tabu atau aneh. Sudah ada aturannya. Jadi, menurut saya tidak perlu kaget dan jangan sok-sok kaget. Ini hal biasa dalam sistem pemerintahan,” ujar Afan lagi.
Afan bahkan membandingkan dengan pemerintahan periode sebelumnya, di mana kebijakan serupa juga dilakukan.
“Setahu saya, Bupati sebelumnya juga ada pengadaan mobil dinas termasuk pimpinan DPRK. Bahkan, kesannya juga lebih mewah,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti fenomena pengajuan pelepasan aset atau dumping kendaraan menjelang akhir masa jabatan, yang menurutnya kerap terjadi dalam kabupaten setempat.
Baca Juga: Bongkar Sarang Narkoba, Polda Sumut Rekomendasikan Tutup dan Cabut Izin Tiga Tempat Hiburan Malam
“Yang lucu, dulu saat masa jabatan hampir habis, malah ramai-ramai usulkan dumping kendaraan dinas dengan harga murah, supaya bisa jadi milik pribadi. Tapi sekarang, saat ada pengadaan yang jelas-jelas sesuai aturan, justru malah disindir. Kan aneh,” tambah Afan.
Ia berharap masyarakat bisa melihat persoalan ini secara utuh dan tidak terjebak pada narasi yang sifatnya tendensius.
"Mari kita berfikir positif dan menatap ke arah lebih baik. Jika pengadaan mobil dinas itu tidak sesuai tentunya pemerintah sekarang sudah lebih dulu mengkajinya," demikian tandasnya. (Zal)
