Realitasonline.id - Banda Aceh | Pemerintah Aceh menyatakan fokus penuh pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada Rabu, 26 November 2025 lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menjelaskan, bahwa langkah percepatan pemulihan ini memerlukan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi terkait untuk bersinergi memperbaiki struktur ekonomi yang terdampak.
"Pemerintah Aceh mengajak seluruh stakeholder di bidang BUMD dan instansi terkait untuk fokus pada pemulihan ekonomi pascabencana secara terintegrasi," ujar M. Nasir, dalam rapat bersama pimpinan BUMD dan instansi terkait di Posko Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Aceh, Senin, (12/1).
M. Nasir memaparkan, berdasarkan data yang dihimpun, bencana telah menyebabkan kerusakan masif pada lahan produktif. Tercatat sedikitnya 56.652 hektare sawah dan 100.376 hektare lahan perkebunan mengalami kerusakan akibat terendam banjir dan tertimbun longsor.
Baca Juga: Lakukan Pendampingan, Koordinator PPL Teupah Tengah Saksikan Pembelian Gabah Petani Desa Sua-Sua
Kondisi serupa terjadi di sektor perikanan. Banyak tambak ikan milik warga yang rusak, serta tingginya angka kematian ternak ikan akibat terjangan banjir maupun matinya aliran listrik yang mengganggu operasional tambak.
Pada kesempatan itu, M. Nasir, juga menyoroti kondisi ekonomi di beberapa daerah yang sempat lumpuh total. Wilayah Aceh Tamiang dan Pidie Jaya menjadi perhatian khusus karena sektor perekonomiannya sempat terhenti akibat bencana.