Realitasonline.id - Bireuen | Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah menggelar rapat bersama Forkopimda, Camat dan Keuchik (Kades) untuk memastikan laporan Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Aceh ll, Ruslan M Daud kepada Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI, terkait permohonan evaluasi kinerja Bupati Bireuen H Mukhlis dalam penanganan bencana.
Rapat tersebut berlangsung di Balai Desa Kecamatan Peusangan, di Keudee Matang Geulumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Minggu (8/2/2026).
Pada rapat tersebut Wagub Aceh, Fadhlullah didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Drs. Syakir, MSi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Ir. Zulkifli, MSi, serta para Kepala SKPA terkait.
Selain itu juga hadir Bupati Bireuen, H Mukhlis, Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, Sekda Bireuen, Hanafiah, sejumlah kepala SKPK, dan beberapa Camat serta Keuchik dari desa terdampak bencana.
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Pemko Binjai Survei Harga Pangan, Cabai Merah Alami Kenaikan Tertinggi
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah dalam rapat itu menegaskan, bagi korban banjir yang sudah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) tidak lagi mendapatkan Hunian Sementara (Huntara).
Seterusnya Wagub Aceh, Fadhlullah menyebutkan, DTH dan huntara adalah pilihan bagi korban yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir.
"Sambil menunggu selesai dibangun Huntap (hunian tetap), masyarakat boleh memilih huntara atau DTH," katanya.
Ia menjelaskan, DTH diberikan sebagai pengganti huntara. Dengan uang itu, kata pria yang akrab disapa Dek Fad, masyarakat korban banjir bisa memanfaatkan untuk menyewa rumah yang layak sambil menunggu selesainya dibangun huntap.
"Jadi, tidak boleh menerima huntara dan DTH secara bersamaan," tegasnya.
Di rapat tersebut, Wagub Aceh itu juga menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.
Baca Juga: Menjemput yang Tertinggal, San Pratho Sitompul dan Istri Boru Situmorang Haru Biru