Karena sekarang masa transisi, kata dia ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana.
Wagub Fadhlullah juga menyampaikan, rumah warga yang rusak ringan, rusak sedang hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Skema itu juga telah disosialisasikan di tingkat gampong atau desa.
Seterusnya ia mengatakan, Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri adanya surat masyarakat Bireuen yang menyebut tak semua warga menginginkan DTH, tapi berharap huntara.
Ia juga mengungkapkan tentang transfer bantuan pemerintah. Kata Wagub Aceh, sesuai data 2.646 KK sudah ditransfer DTH dari BRI, Mandiri, dan BNI oleh PPK BNPB ke rekening milik masyarakat, yaitu melalui Bank Aceh Syariah dan BSI.
Dari data tersebut 1.596 KK terkonfirmasi sudah diterima oleh masyarakat yang berhak, untuk yang lainnya sedang menunggu proses kliring antar Bank, serta beberapa orang ditemukan terjadi kekeliruan NIK, dan hal tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.
“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegasnya.
Sementara Keuchik (kades) Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Marwan dalam pertemuan dengan Wagub Aceh mematahkan laporan Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Aceh ll kepada Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI.
Ia menyampaikan kondisi rill di lapangan, bahwa hampir semua warga gampong (desa) terdampak telah menyatakan menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap).
Seterusnya Keuchik Pante Baro Kumbang juga mengatakan, rumah warganya banyak yang hanyut dibawa banjir.
Namun, setelah ditanya berulang kali kepada warga korban yang rumahnya hilang dan rusak berat karena banjir, mereka tetap menolak huntara, tapi mau langsung huntap. Alasannya tinggal di Huntara bercampur dan mereka tidak mau bercampur dengan masyarakat banyak.
Sedangkan Keuchik Kubu, Razali Daud juga menyebut warganya tidak mau huntara komunal.
Baca Juga: Kebakaran Viral di Deli Serdang, Ludeskan 2 Rumah dalam Waktu Singkat