"Warga kami tidak mau huntara komunal (tempat tinggal bersama), apalagi lokasinya dibangun di luar gampong. Di gampong sendiri pun kalau huntara komunal juga ditolak," ujar Razali.
Keuchik Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Mustafa Hasyem mengatakan hal senada, yaitu menolak huntara karena dirancang terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal korban bencana.
Seterusnya Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri dalam pertemuan dengan orang nomor dua di Provinsi Aceh itu menyampaikan hal yang sama. Kata Keuchik Andri Suheri, warga desanya meminta dibangun huntap.
Sedangkan Keuchik Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Habibullah dalam rapat itu melaporkan, sebanyak 58 KK warganya memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan.
Meski demikian, sebut Keuchik itu, sebanyak 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah agar segera mencairkan dana tersebut, sebab warga desa itu sudah dua bulan kehilangan penghasilan.
Tenaga Ahli Kepala BNPB Yan Namora, yang juga hadir pada rapat tersebut menjelaskan tentang hasil survei yang dilakukan melalui wawancara langsung ke beberapa masyarakat.
Kata Brigjen (Purn) TNI itu dari hasil wawancaranya sebagian besar korban bencana memilih DTH dan tak ingin tinggal di Huntara.
DTH, sebut purnawirawan itu diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap dibangun.
Seterusnya, bantuan perbaikan rumah juga disiapkan sebesar Rp15 juta untuk keluarga yang rumahnya rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta yang rusak berat.
Ia mengatakan, saat ini BNPB sedang melakukan proses validasi data sehingga Huntap tak bisa segera dibangun. Dari 3.266 usulan pemerintah Kabupaten Bireuen, masih ditemukan ada ketidaksesuaian.
“Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” sebutnya.
Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Chaidir menyebutkan, ahli waris korban meninggal akan menerima santunan. Begitupun dengan korban luka berat akan menerima santunan sebesar Rp5 juta.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyediakan bantuan perabot Rp3 juta, dana bantuan lauk pauk bagi warga yang memilih tinggal di huntara Rp450 ribu per orang untuk satu bulan dan berlaku sementara selama tiga bulan, serta pemulihan ekonomi Rp5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima.
Sedangkan Bupati Bireuen, H Mukhlis pada rapat itu menegaskan, pilihan warga sudah jelas.