Realitasonline.id - Kota Bogor | Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, mengikuti kegiatan Retreat Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD se-Indonesia yang berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 15 hingga 19 April 2026.
Kegiatan yang diikuti ratusan pimpinan legislatif tingkat provinsi serta kabupaten dan kota ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga difokuskan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan strategis, memperluas wawasan kebangsaan, serta memperkokoh ketahanan nasional.
Pada hari pertama kegiatan, Adityawarman Adil menyampaikan bahwa keikutsertaannya merupakan bagian dari komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.
Baca Juga: Doa Rico Waas Saat Hadiri Paripurna Hut Ke-78: Mudah-mudahan Sumatera Utara semakin Maju
“Saya bersama Ketua DPRD seluruh Indonesia mengikuti kursus pemantapan pimpinan daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya usai proses registrasi di Akademi Militer Magelang, Rabu, 15 April 2026.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, para pimpinan DPRD dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam melayani masyarakat.
“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat memperkuat wawasan kebangsaan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Kunjungi Kodim 0212/Tapsel, Danrem 023/KS Ingatkan Prajurit Hindari Pelanggaran
Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah tahun 2026 ini dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selama lima hari, peserta akan mendapatkan berbagai materi terkait kepemimpinan strategis serta mengikuti latihan kedisiplinan dengan pola pembinaan yang mengadopsi sistem militer.
Program ini merupakan kelanjutan dari pembinaan kepemimpinan yang sebelumnya telah diikuti oleh para kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada Februari 2025 di lokasi yang sama. Fokus utama kegiatan ini adalah menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif.