Realitasonline.id - Kota Bogor | Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Garuda (Jembatan III) di RT 04/RW 04, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis, 9 April 2026.
Pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang diprakarsai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.
Baca Juga: Komisi IV DPR RI Serap Aspirasi Petani Wagir, Fokus Pengembangan Bibit Bawang Putih
M. Rusli Prihatevy menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan jembatan yang dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat. Ia menegaskan bahwa infrastruktur tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Kami di DPRD sangat mendukung langkah ini. Manfaatkan fasilitas ini dengan baik untuk mempermudah akses pendidikan dan ibadah. Jembatan ini bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi penggerak ekonomi masyarakat Harjasari,” ujar Rusli Prihatevy.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program nasional yang diinisiasi oleh TNI dengan target pembangunan 10 hingga 15 jembatan setiap bulan di seluruh Indonesia.
Baca Juga: KNPI Binjai Dukung Langkah Tegas Wali Kota Tertibkan Bangunan Liar
Menurutnya, keberadaan jembatan di Harjasari memiliki nilai strategis karena dapat mempermudah akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran TNI dalam mendukung kebutuhan masyarakat.
“Ini merupakan wujud kehadiran negara melalui sinergi TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam membantu masyarakat,” kata Jenal Mutaqin.
Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0606/Kota Bogor, Kolonel Kav (Kolonel Kavaleri) Gan Gan Rusgandara, menyampaikan bahwa untuk wilayah Komando Resor Militer (Korem) 061/Surya Kancana ditargetkan pembangunan satu jembatan setiap bulan.
Baca Juga: Bahas APBD 2025 sebesar Rp6,32 Triliun, Pansus LKPj DPRD Medan Gelar Rapat Rahasia
Ia menjelaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui survei bersama antara TNI, Pemerintah Kota Bogor, dan DPRD Kota Bogor untuk memastikan program tepat sasaran. Kriteria utama adalah jembatan yang menghubungkan dua wilayah serta memiliki tingkat urgensi tinggi bagi akses pendidikan dan perekonomian masyarakat.
“Kami melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan agar tumbuh rasa memiliki, sehingga warga dapat ikut menjaga dan merawat jembatan ini,” pungkasnya.
