Tebing Tinggi - Realitasonline.id | Pemko Tebing Tinggi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar rapat Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di ruang Mawar Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi, Selasa (9/5/2023).
Rapat yang dipimpin Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi tersebut dilaksanakan sebagai upaya persiapan evaluasi kinerja TP2DD Championship 2023. Turut hadir di situ, Asisten Direktur BI Sumut, perwakilan Bank Sumut dan sejumlah Pimpinan OPD Pemko Tebing Tinggi terkait.
Pj Wali Kota berharap, agar melaksanakan dan mengimplementasikan melalui transaksi nontunai dengan sebaik-baiknya.
"Apabila ini sudah nontunai, maka OPD akan akan terlepas dari indikasi pihak yang mengatakan tak benar mengenai kebocoran PAD, tapi kalau sudah menggunakan nontunai dengan P2DD ini, Kepala OPD dapat mengimplementasikan di mana kebocorannya," ujarnya.
Dimiyathi juga meminta kepada Kepala OPD pengelola pendapatan daerah, agar bisa segera mengimplementasikan mana retribusi atau pajak yang belum menggunakan pembayaran non tunai.
"Dan kepada Bank Sumut saya minta juga fleksibel, regulasi fleksibel. Agar Bank Sumut mengupgrade, update betul-betul supaya kita bisa memanfaatkan benar-benar Kartu Kredit Pemerintah," sebut Pj Wali Kota.
Sebelumnya Kepala BPKPD Tebing Tinggi, Sri Imbang Jaya Putra mengatakan, bahwa tahun 2021 Kota Tebing Tinggi mendapat juara 1 se-wilayah Sumatera.
Kemudian lanjut Kepala BPKPD, kriteria penilaian evaluasi kinerja tahun 2022 ini mencakup aspek proses, meliputi kegiatan high level meeting/ rapat koordinasi (bobot 10 persen), capacity building (5 persen) dan peningkatan literasi masyarakat (5 persen).
Untuk aspek output meliputi kegiatan capaian indeks ETPD (bobot 15 persen), capaian indeks SPBE (3 persen), capaian roadmap dan renaksi 2022 (5 persen), rekomendasi/ kebijakan/ regulasi (27 persen).
"Sementara untuk aspek outcome-nya meliputi peningkatan kualitas tata pengelolaan keuangan daerah dengan kriteria penerimaan pajak daerah non tunai bobot 15 persen, penerimaan retribusi daerah non tunai bobot 10 persen dan persentase transaksi belanja daerah non tunai dengan bobot 5 persen," papar Sri Imbang.
Baca Juga: 3 Hari Air PDAM Mual Natio Taput Mati Total, Warga Menjerit, Andalkan Air Hujan
Tantangan dihadapi saat ini, perlunya penambahan kanal QRIS BPHTB dan retribusi tera ulang, retribusi pasar dan retribusi parkir belum menggunakan non tunai, pendapatan BLUD sudah menyediakan EDC dan qris namun belum ada transaksinya dan belanja daerah masih belum maksimal menggunakan non tunai.