Realitasonline.id - Jakarta | Nepal lakukan kunjungan ke Kementrian ATR BPN. Kunjungan resmi delegasi dari Nepal itu dalam kegiatan Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of the Land Administration.
Pertemuan perdana atau kick off meeting digelar di Aula PTSL Kementerian ATR BPN di Jakarta dan dibuka langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Senin (11/8/2025).
Baca Juga: Perdana di Sumatera Utara, Pemkab Tapsel dan BPKP Sumut Teken MoU Perkuat Akuntabilitas
Program learning exchange ini berlangsung hingga 15 Agustus 2025 dengan agenda kunjungan ke Badan Informasi Geospasial, field visit ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kulon Progo, kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, serta kunjungan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY.
Turut hadir mendampingi Wamen Ossy, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“ Kami senang menjadi tuan rumah program ini. Kesempatan ini memungkinkan kedua negara saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan, ” ujar Wamen Ossy saat menyambut delegasi Nepal bersama perwakilan Bank Dunia.
Dalam paparannya, Wamen Ossy memaparkan kemajuan besar yang dicapai Indonesia sejak peluncuran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2017.
Sertifikasi Tanah
Sertifikasi tanah kini mampu dilakukan antara 5 hingga 10 juta bidang setiap tahunnya dan hingga saat ini, tercatat 122,9 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 96,7 juta di antaranya sudah bersertifikat.
“ Capaian ini memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Ke depan, penguatan pelayanan publik akan terus kami dorong, tidak hanya lewat teknologi digital yang meningkatkan transparansi dan efisiensi, tapi juga melalui tata kelola yang kuat, perlindungan data yang memadai, dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, ” tegasnya.
Delegasi Nepal yang dipimpin Joint Secretary, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA) Nepal, Ganesh Prasad Bhatta, menyampaikan ketertarikannya mempelajari praktik administrasi pertanahan di Indonesia, mulai dari level nasional hingga daerah.
Baca Juga: Si Propam Polres Samosir Turun ke Jalan Pasang 50 Bendera di Kendaraan Warga
“ Kami ingin memahami inovasi pemetaan Kadastral, termasuk teknik akuisisi data dengan drone dan satelit, integrasi dengan pendaftaran pertanahan, penilaian tanah (zoning value), hingga sistem perpajakan, ” ungkap Ganesh.
Menurutnya, Indonesia memiliki sistem pengelolaan pertanahan yang patut dijadikan contoh. Daratan Indonesia 15 kali lebih luas dari Nepal, namun mampu mengelola 5-10 juta bidang tanah per tahun.
