Meski demikian, ia menegaskan pemotongan TPP tidak boleh diartikan sebagai pengabaian terhadap pegawai.
" ASN itu abdi negara. Kita harus adil kepada rakyat. APBD itu uang rakyat, masa mau kita habiskan sendiri. ASN juga harus paham bahwa tugasnya melayani masyarakat, ” katanya.
Ke depan, Pemkab Tapsel akan fokus pada dua sektor prioritas yakni, pendidikan dan kesehatan.
“ Anggaran pendidikan tahun depan sudah mencapai 29 persen, dan belasan persen untuk kesehatan.l, sehingga totalnya sekitar 45 - 47 persen dari APBD, ” sebut Gus.
Selain efisiensi belanja, Pemkab Tapsel juga tengah menggali potensi pendapatan baru.
“ Kalau menaikkan PBB, tak mungkin. Bisa memicu protes masyarakat. Saya tidak mau seperti Bupati Pati yang didemo tiap hari, ” ujarnya sambil tersenyum.
Sebagai langkah lain, Gus Irawan menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian di pusat untuk memperoleh tambahan dana pembangunan.
“ Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sudah mengumumkan peningkatan anggaran pembangunan daerah dari Rp900 triliun menjadi Rp1.200 triliun tahun depan. Kita harus rajin berkomunikasi agar Tapsel mendapat porsi, ” jelasnya.
Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemkab Tapsel juga tengah mengembangkan kawasan wisata terpadu di sekitar perkantoran Bupati.
" Kita siapkan lapangan mini soccer yang terhubung dengan Menara Pandang dan Kebun Raya. Kita ingin jadikan ini obyek wisata agar orang mau datang, ” ujarnya.
Selain itu, aset daerah seperti guest house milik Pemkab Tapsel juga mulai dioptimalkan.
“ Tahun lalu kontribusinya hanya Rp8 juta. Setelah kita perbaiki sistem pembayaran dengan QRIS, sekarang sudah Rp18 juta. Masih kecil, tapi ini langkah awal untuk terus kita kembangkan, " tutupnya. (RI)
