Baca Juga: Dua Desa Terisolir di Taput, Satgas Bencana Yonif 122/TS Airdrop Bantuan Pangan
Walikota LSM LIRA Kota Binjai, Arif Budiman Simatupang mengecam keras dugaan tindakan tersebut saat ditemui di kantornya, Senin (1/12/2025).
“SPT bukan alat kekuasaan pimpinan. Itu hak administratif anggota DPRD yang melekat untuk mendukung tugas-tugas kedewanan.
Jika digunakan untuk menekan sikap politik anggota, maka itu adalah bentuk nyata penyalahgunaan wewenang dan jabatan, tegas Arif.
Ia menambahkan praktik intimidasi dalam rapat anggaran menunjukkan rendahnya toleransi pimpinan DPRD terhadap kritik, terlebih ketika pembahasan anggaran menyangkut kepentingan pimpinan sendiri.
“Kita tidak ingin DPRD menjadi institusi yang alergi kritik. Jika pimpinan dibiarkan mengintimidasi anggota, itu preseden buruk bagi demokrasi lokal dan mencerminkan buruknya kualitas etika di lembaga perwakilan rakyat," ujarnya.
Aksi walk out yang dilakukan Fitri Mutiara Harahap bersama Firdaus dipandang sebagai sikap protes tegas terhadap arogansi kekuasaan dan pengabaian prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan.
Publik kini menanti langkah konkret Badan Kehormatan DPRD Kota Binjai untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik berat tersebut secara objektif, independen, dan transparan, demi menjaga integritas DPRD sebagai lembaga wakil rakyat. (ND)
