Realitasonline.id - Tapanuli Selatan | Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, memastikan akan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 50 persen mulai tahun depan.
Kebijakan itu dilakukan untuk mengembalikan postur ideal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
“ Besaran persentasenya sudah di kepala saya, akan terpangkas mencapai 50 persen, ” ujar Gus Irawan, Rabu (22/10/2025).
Baca Juga: HUT Pemko Ke-24, Wali Kota Padangsidimpuan Kukuhkan Satgas Anti Narkoba
Menurutnya, pemangkasan TPP merupakan langkah yang tidak terhindarkan. Selain adanya pemotongan transfer keuangan dari pemerintah pusat sebesar Rp255 miliar tahun depan, Tapsel juga harus menyesuaikan komposisi APBD agar tetap sehat.
“ UU itu mensyaratkan agar belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen dari total APBD. Saat aturan itu lahir, belanja pegawai Tapsel masih 27 persen. Tapi kini naik terus, tahun 2023 sudah 34 persen, 2024 mencapai 44 persen dan 2025 bahkan menembus 53 persen. Ini sudah tidak ideal, ” jelasnya.
Gus menegaskan, dirinya tidak akan menerima postur RAPBD 2026 yang masih menampung belanja pegawai di atas 50 persen.
Baca Juga: Dari Kantor ke Rumah Warga, Layanan Pertanahan Padangsidimpuan Tuai Apresiasi
Bupati juga menyebutkan, idealnya porsi belanja pegawai di bawah 30 persen dari total APBD, sedangkan 40 persen dianggap kurang sehat dan di atas 50 persen tergolong bangkrut.
" Belanja pegawai yang besar menyedot ruang fiskal. Karena itu, pembangunan jadi minim. Padahal esensi APBD adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ” ungkapnya.
Ia menjelaskan, satu-satunya cara menurunkan proporsi belanja pegawai adalah dengan memangkas komponen yang masih bisa dikoreksi, yaitu TPP.
" Gaji pokok dan tunjangan jabatan tak bisa dikurangi. Maka pilihan kita hanya TPP dan hampir semua daerah sudah melakukan pemotongan, sementara Tapsel masih bertahan. Tahun depan tidak ada cara lain, ” ujarnya.