“Jika mahasiswa saja bisa diintimidasi hingga membatalkan aksi, lalu bagaimana dengan masyarakat biasa?” demikian komentar yang mengemuka di ruang publik.
Publik pun mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk turun tangan langsung, mengusut dugaan intimidasi tersebut, sekaligus membongkar jaringan konsorsium gurita judi tembak ikan yang dinilai sudah terlalu kuat dan berani menekan suara kritis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Polres Langkat terkait batalnya aksi demo PPMSU, meskipun surat pemberitahuan aksi telah dilayangkan dan pemberitaan telah beredar luas.
Pembatalan aksi ini kini dipandang sebagai alarm keras bagi demokrasi lokal. Publik mempertanyakan: apakah kebebasan berpendapat masih benar-benar dilindungi negara, atau telah kalah oleh intimidasi dan kekuatan uang dari bisnis ilegal? (AA)