Keenam fungsi poko APBD itu yakni fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi.
Dari enam fungsi tersebut kata Mulia Asri, pihaknya ingin menggarisbawahi tentang fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas perekonomian.
Apakah ada angka yang dapat dikemukakan tentang jumlah terbukanya lapangan kerja sebagai dampak positif dari realisasi anggaran APBD selama ini? Lalu bagaimana strategi membuka lapangan kerja baru yang dapat ditempuh kedepannya?
Demikian pertanyaan yang disampaikan Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya di rapat paripurna Ranperperda Rancangan RAPBD 2024, kata Mulia Asri Rambe.
Lanjut Mulia, dari data yang ada kenaikan kunjungan wisatawan ke Kota Medan meningkat secara signifikan dari tahun 2021 sebesar 170 ribu lebih orang meningkat menjadi 319 ribu lebih orang atau naik 87%.
Bagaimana gambaran pada tahun 2023 serta proyeksi target kunjungan wisata tahun 2024 nanti? lalu apa saja upaya yang dilakukan untuk mencapai target dimaksud ?, tanya Mulai Asri Rambe.
Pada nota keuangan RAPBD Kota Medan Tahun 2024 Bab I butir 2 dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dicantumkan target sebesar 26 milyar lebih yang menjadi pertanyaan.
Bagaimana gambaran realisasi pada beberapa tahun sebelumnya ? Apakah tercapai ? Atau pencapaiannya belum seperti diharapkan ? Atau ada yang tidak ada sama sekali ? kata Mulia lagi.
Khusus PUD Pasar Kota Medan, PUD Pembangunan dan PUD Rumah potong hewan Medan yang menurut Fraksi Golkar masih dalam tahap konsolidasi.
"Apa tidak sebaiknya diberi core bisnis yang lebih memberi peluang dan lebih menguntungkan agar lebih cepat berkembang menjadi perusahaan yang sehat dan berdaya saing," kata Ketua Fraksi Golkar ini.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2024, Pj Gubsu Hassanudin Pastikan Perpolitikan di Sumut Kondusif
"Jangan memberikan kontribusi kepada kas daerah untuk menggaji karyawan saja masih menunda dan mencicil seperti yang dialami PUD pembangunan dan PUD Rumah potong hewan," kata Mulia.
