Medan - Realitasonline.id | Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting mengatakan, pihaknya mendorong Pemprovsu, pemda, KPU, Bawaslu dan stakeholder lainnya untuk memperkuat koordinasi.
Hal tersebut, lanjut Baskami usai terselenggaranya penandatanganan kesepakatan pendanaan bersama Pilkada serentak 2024 oleh Pj Gubernur Sumut dengan para bupati dan walikota se-Sumut.
Diketahui, Pemprovsu telah mengalokasikan anggaran pilkada serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu sebesar Rp 1 triliun.
Baca Juga: Rakornis TP PKK, Ketua Titiek Sugiharti Surya Harapkan Dukungan Pemerintah Asahan
" Proses penandatanganan kesepakatan itu sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kepastian pada berjalannya proses pilkada di Sumatera Utara," ujarnya melalui rilis tertulis, Jumat (29/9/2023).
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, sesuai petunjuk Kemendagri dan KPU RI, pilkada dilaksanakan November 2024, sehingga tahapan harus telah dimulai November 2023 ini.
"Sejak tahapan persiapan seperti pembuatan regulasi, tahapan tahapan, proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan pemutakhiran data pemilih," tambahnya.
Baca Juga: BKPRMI Simalungun Sambut Baik Pencalonan Sugiat Santoso Maju DPR RI
Baskami menjelaskan, proses pemilu dan pilkada menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya pelaksanaan pemilu itu, harus mampu meningkatkan kualitas dan menanamkan demokrasi substansial di masyarakat.
"Covil Society juga sangat diperlukan dalam memantau, mengawasi jalannya proses demokrasi kita. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ucapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin mengatakan, anggaran yang dikucurkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 1 triliun.
Baca Juga: Jos! Bahan Alami dan Mudah Didapat, dr Zaidul Akbar Bagikan Resep Meningkatkan Vitalitas
"Dana yang dikucurkan dari anggaran pemerintah daerah dan provinsi itu Rp1 triliun, sesuai dengan tahapan Pemilu, Rp1 triliun itu untuk KPU dan Bawaslu," kata Hassanudin, usai penandatanganan.
Dikatakannya penandatanganan tersebut menjadi tanda sinergitas antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko.
