Berdasarkan data BKKBN saat ini tercatat sebanyak 791.399 keluarga berisiko stunting di Sumut.
Sebanyak 139.734 keluarga di antaranya merupakan keluarga dengan peringkat kesejahteraan sangat miskin.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Munawar Ibrahim mengatakan pada pertemuan kali ini ingin menguatkan kembali komitmen pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumut tahun 2023 dan menjelang tahun 2024.
"Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Sumut adalah 25,8%, turun menjadi 21,1% di tahun 2022," sebutnya.
"Dalam artian mengalami penurunan sebesar 4,7%. Adapun target penurunan angka prevalensi stunting yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumut tahun 2023 adalah 18,55%," sebutnya lagi.
Munawar mengatakan untuk realisasi anggaran audit kasus stunting, sebanyak 6 kabupaten/kota sudah melakukan realisasi 100% yakni Kabupaten Asahan, Humbang Hasundutan (Humbahas), Nias Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga dan Kota Binjai.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPA dan KB) Sumut Manna Wasalwa Lubis, Walikota Binjai Amir Hamzah, Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Parlindungan Pasaribu, seluruh Dinas Kesehatan dan KB se-Sumut, serta stakeholder.
Pj Gubernur Sumut dan Kepala Perwakilan BKKBN juga menyerahkan penghargaan kepada 10 pemerintah kabupaten/kota yang telah berkomitmen dalam menurunkan angka prevalensi stunting.
Yakni Kota Binjai, Sibolga, Tebingtinggi, Gunungsitoli, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padanglawas Utara, Nias Utara, Padanglawas dan Samosir. (AY)
