Medan – Realitasonline.id| Pemprov Sumut melakukan dua intervensi untuk percepatan penurunan angka stunting dengan memanfaatkan berbagai sumber dukungan anggaran dan salah satunya adalah dana desa.
Pemprov Sumut menegaskan penurunan angka prevalensi stunting menjadi salah satu program prioritas.
"Ini harus dikawal untuk mewujudkan Sumber Daya manusia (SDM) Sumut yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi, Pemprov Sumut akan lakukan dua jenis intervensi," kata Pj Gubernur Sumut Hassanudin.
Baca Juga: Profil Singkat Nicholas Anelka, Ternyata Miliki Segudang Karir Sepakbola
Pj Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan hal itu pada kegiatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1.000 Hari pertama kehidupan (HPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk mitra kerja dan pemangku kebijakan daerah Sumut yang digelar di Medan kemarin.
Pj Gubernur menyebutkan intervensi pertama adalah gizi spesifik yang sasaran prioritasnya ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 sampai 59 bulan, remaja, dan wanita usia subur.
"Yang dilakukan seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin, serta pemberian suplemen tablet tambah darah, suplemen kalsium, pemeriksaan kehamilan, suplemen kapsul vitamin A, suplemen taburia, imunisasi, suplemen zinc, pengobatan diare dan manajemen terpadu balita sakit," kata Pj Gubernur Sumut.
Baca Juga: Hadiri Safari Jumat, Walikota Medan Dorong Terwujudnya Masjid Mandiri
Intervensi kedua adalah gizi sensitif. Intervensi ini, jelasnya, dengan melakukan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan, gizi ibu dan anak serta peningkatan akses pangan bergizi.
"Untuk memastikan semua program Pemprov Sumut berjalan, kami lakukan dengan meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi, memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran," ucapnya.
Untuk mendukung program penurunan prevalensi stunting, ujarnya, perlu dukungan anggaran yang cukup, yang sumbernya bukan hanya dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Disebutkannya, anggaran yang telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemprov Sumut sebesar Rp43,9 miliar untuk DAK Fisik, Rp224,9 miliar untuk DAK Non Fisik dan Rp96,2 miliar untuk bantuan operasional kesehatan Puskesmas.
Selanjutnya anggaran sebesar Rp317 miliar Dari Dana desa tahun anggaran 2023 untuk mendanai percepatan penurunan stunting di 5.418 desa dan 445 kecamatan yang ada di Provinsi Sumut.
"Untuk keberhasilan penurunan stunting di Sumut harus melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan. Mulai dari individu, swasta, NGO, perguruan tinggi, pemerintah bekerjasama dan berkolaborasi dalam upaya kita pengurangan stunting," ujarnya.
