Realitasonline.id| MEDAN - Wali Kota Medan menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak hanya melalui program perlindungan sosial dan kesejahteraan, tetapi juga upaya holistik.
Pada sidang paripurna dengan agenda Tanggapan Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, yang digelar DPRD Medan pada Selasa 2/7/2024 lalu, Bobby Nasution telah menyampaikan tanggapannya.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Hasyim dan diikuti segenap anggota dewan. Ketika itu hadir juga Wakil Wali Kota Aulia Rachman dan pimpinan OPD.
Bobby Nasution menegaskan upaya holistik bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan.
Wali Kota Medan menjelaskan upaya holistik itu antara lain:
(1) Akses terhadap pendidikan yang berkualitas,
(2) Pekerjaan yang layak,
(3) Layanan kesehatan yang terjangkau,
(4) Berbagai strategi pengembangan perekonomian yang terintegrasi.
Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pencapaian target penurunan angka kemiskinan di sekitaran nol persen pada tahun 2045, ujar Bobby Nasution yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Medan dalam jangka panjang.
Menanggapi saran tentang implementasi nyata program peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, agar meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, Bobby Nasution mengatakan Pemko berupaya menciptakan iklim UMKM yang kondusif dan kompetitif serta mengembangkan kewirausahaan sesuai kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada RPJPN 20-2024.
Baca Juga: DPRD Medan Kembali Lakukan Perubahan Perda, Ini Penjelasan Rajudin Sagala
Di samping itu, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan UMKM juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor.
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Gerindra terkait gambaran infrastukur untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045, Bobby Nasution mengatakan Pemko Medan berbenah memperbaiki keadaan kota khususnya dalam bidang infrastruktur.
Wali Kota memaparkan Pemko Medan rutin membangun, merehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan drainase di seluruh kecamatan dengan porsi disesuaikan keadaan.
Selain itu, lanjutnya, Pemko melakukan swakelola pemeliharaan jalan dan drainase.
"Dengan begitu kondisi jalan mantap diharapkan dapat dipertahankan," ucapnya.
Wali Kota juga menyampaikan, Pemko telah mereview masterplan drainase dengan harapan masalah banjir dapat diatasi secara bertahap.
Terkait saran Fraksi Golkar agar RPJPD jadi acuan Pemko dalam pembangunan, Wali Kota mengatakan Pemko berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur kota.
