Realitasonline.id| MEDAN - Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Medan Abdul Rani menyinggung soal besaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang jumlahnya menurun.
Abdul Rani menyoroti lemahnya penggalian potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan juga lemahnya pengawasan sehingga banyak terjadi kebocoran.
Abdul Rani yang merupakan Ketua Fraksi HPP (Hanura PPP PSI) DPRD Medan, memberi sejumlah catatan dan saran kepada Pemko terkait PAD dan pembangunan infrstruktur.
Baca Juga: Polres Padangsidimpuan Ajak Pelajar Ikut Perangi Narkoba, Kasat: Jangan Terbuai Ajakan Orang!
Meski DPRD Medan menyatakan setuju dengan Perda APBD TA 2025 sebesar Rp 7,4 triliun, namun jumlah tersebut dinilai Fraksi HPP menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapat Fraksi HPP ini disampaikan Ketua Fraksi HPP Abdul Rani dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (10/9/2024).
Melihat kondisi tersebut, Abdul Rani mendorong Pemko Medan agar lebih serius menggali sumber PAD dari berbagai potensi.
"Intensifikasi pajak dan retribusi perlu lebih dimaksimalkan lagi. Begitu juga upaya mencegah kebocoran PAD, "sebut Abdul Rani yang saat ini juga terdaftar di KPU Medan sebagai Balon Wakil Walikota Medan 2024-2029.
Selain itu kata Rani, Pemko Medan harus gencar memberikan pemahaman dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
Perlu sosialisasi lebih masif serta peningkatan SDM dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Selanjutnya, Abdul Rani juga menyoroti pembangunan infrastruktur kota.
Beberapa proyek pembangunan seperti Islamic Center, lapangan merdeka, pembinaan kawasan permukiman dan pemukiman kumuh, normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi. Untuk hal diatas harus ada ada progres yang lebih terukur dan tepat waktu.
Untuk itu kata Rani, pengawasan dalam pengerjaan proyek harus ditingkatkan. Sehingga masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan.
Begitu juga dengan tujuh program prioritas belanja daerah yakni peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, peningkatan infrastruktur, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mewujudkan kota wisata berbudaya.
