Hukum adalah panglima tertinggi di negara ini, khususnya Sumatera Utara. Hukum merupakan langkah utama meningkatkan konstitusi dan bisa menjawab keadilan dan manfaat dan kepastian. Dengan pimpinan yang bersih akan menjawab pembangunan secara pemerataan dan keadilan.
Terkait PAD didominasi pajak dan retribusi dan BUMD belum memberi kontribusi maksimal, menurut Edy, pendapatan daerah Sumut mencapai Rp13,5 triliun tahun 2023, kita dihadapkan 16 juta jiwa penduduk dari 33 kabupaten/kota. Upaya yang harus kita tekankan potensi wilayah yang ada di kabupaten/kota harus dioptimalkan, sesuai kemampuan, kualitas dan apa yang menjadi potensi wilayah tersebut, yang pastinya Sumut punya perkebunan, holtikultura, pertanian, peternakan secaraa potensi harus dikembangkan.
Baca Juga: Disayangkan...Wartawan Dibatasi Liput Debat Publik Paslon Bupati Taput Metode Kampanye Besutan KPU
Kemudian Koperasi harus turun sehingga tengkulak-tengkulak yang merusak di daerah bisa diatasi. BUMD harus turun kebawah ada Bank Sumut memfasilitasi memberikan KUR atau membantu rakyat yang membutuhkan dalam mengembangkan potensi wilayah daerah-daerah, yang pasti hal ini memerlukan pemimpin yang bersih dan bisa dipercaya rakyatnya.
Bobby menyebutkan, masalah BUMD dua fungsi, pertama fungsi layanan kepada masyarakat. contoh BUMD menangani masalah air PDAM Tirtanadi, sekitar 80 persen lebih Tirtanadi melayani masyarakat Kota Medan, tapi yang dirasakan rakyat masih tersendat-sendat mengalir dan airnya kecoklat-coklatan. kita pastikan akan mengelola dengan baik, baru akan kita kutip pembayarannya.
Bank Sumut salah satu BUMD, kita ingin bisa seperti bank daerah lain, perusahaan perkebunan kedepannya kita janji tidak akan defisit dan akan ditanam swait yang benar-benar bukana tanaman lainnya.
Menjawab masalah tirtanadi, Edy Rahmayadi menyebutkan, tahun 2018 memimpin Sumut dengan kebutuhan dan kekurangan air 224.000 liter kubik per detik, tapi saat ini bisa terjawab tinggal 17.000 liter kubik per detik kami kelola 5 tahun. "Memang belum sempurna menjawab permintaan rakyat, tapi itu berangsur-angsur diatasi dari bantuan PUPR membangun instalasi-instalasi. Masalah bank Sumut tidak ada cerita defisit, tapi Bank Sumut berjalan dengan baik bisa diandalkan dan tinggal kita arahkan," ujarnya.
Baca Juga: Pengamanan Debat Publik II Pilgub Dikawal Ketat 489 Personil Polda Sumut
Menanggapi program pembangunan, Cagub no 1 Bobby mengatakan, program yang baik harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, pemerintah pusat sudah merencanakan program-program yang harus dibawa ke Sumut, misalnya green energi, blue energi dan bioenergi, target kita menghilangkan kemiskinan ekstrim. kemudian money program akan kita lakukan benar-benar untuk program, bukan untuk diluar program yang tidak bermanfaat bagi masyarakat Sumut.
Sementara Edy menanggapi, program itu sudah diatur tidak boleh keluar RPJMP dan RPJMD harus bertautan dengan RPJMP. Jadi, jangan langsung ke menteri. "Saya tahu anda sampaikan itu, memfasilitasi menjumpai DPR, kenyataannya anda lengsung ke menteri. Tidak ada urusan kepala daerah langung ke menteri, yang ada adalah bupati/walikota harus melalui gubernur perwakilan pusat, itu ada undang-undangnya," ujar Edy.
Menyikapi hal itu, Bobby minta maaf, karena sewaktu menjabat Walikota Medan langsung menjumpai menteri. "Mohon maaf kalau melangkahi gubernur, tapi bapak pernah minta tolong untuk menemui Menteri, tapi tap apa-apa karena itu untuk kepentingan masyarakat Sumut," ujarnya.
Terkait langkah konkrit memberantas KKN di Sumut, Calon Wakil Gubsu Surya mengatakan, langkah konkrit dan komitmen memberantas KKN, lembaga pemerintaah harus bebas dari korupsi antara lain harus melakukan merit sistem, menghilangkan praktik suap, mengati gratifikasi tidak ada jual beli jabatan, tranparansi anggaran perlu dilihat masyarakat bahwa kita punya program dan kegiatan.
Baca Juga: Debat Publik Terkait Bimtek Dana Desa di Tapsel, Dolly Pasaribu Singgung Ada Peran APH
Sistem kegiatan berbasis elektronik harus diitingkatkan, seperti pengadaan barang jaasa, Ekatalog, penguatan perilaku anti KKN, kepada sseluruh OPD kita minta ada pendampingan dari penegak hukum. parsitimasi masyarakat tetap diharapkan sebagai kontrol melalui kanal-kanal pelayanan masyarakat.
Lampu Pocong
