Dalam kesempatan yang sama, Ketua KI Sumut Abdul Harris Nasution dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan badan publik yang terbuka dan inovatif dalam pelayanan informasi, guna mewujudkan good government.
“Tata kelola informasi tentu dilakukan dengan baik supaya masyarakat bisa tenang dan tidak panik karena memang kalau tidak dilakukan bisa terjadi miss informasi. Tata kelola sangat penting, KI Sumut melakukan penilaian atau pelaksanaan keterbukaan infromasi publik yang dilakukan oleh badan publik,” ujarnya.
Terdapat sejumlah penilaian dalam keterbukaan informasi publik yakni Informatif, Menuju Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.
Harris mengatakan kegiatan informasi dan penilaian tata kelola informasi publik pada prinsipnya diwujdukan kembali pada penyediaan dan pemberian data informasi publik dengan pendekatan open data.
Hal ini, katanya, sebagai bagian ikhitar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas pelayanan pemerintah.
Penilaian keterbukaan infromasi publik diberikan kepada badan publik seperti pemerintah desa, lembaga vertikal, Kementerian Agama se-Sumut, BUMD, penyelenggara Pemilu, OPD se-Sumut, dan pemerintah Kabupaten/Kota. (AY)
