Realitasonline.id - Medan | Persoalan pendistribusian pupuk bersubsidi yang kerap tidak tepat sasaran dan menghambat produktivitas petani menjadi sorotan anggota DPRD Sumut Anita Lubis, karena pengawasan belum dilakukan secara maksimal, sehingga yang paling menanggung akibatnya para petani.
" Padahal, program swasembada pangan tidak terlepas dari faktor penunjang lain, seperti pupuk tidak terlepas dengan peningkatan produksi pertanian berkualitas," Anita Kamis (3/1/2025) di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Namun, kondisi riel dilapangan, anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut ini menilai, masalah pupuk khususnya pupuk bersubsidi masih memiliki problem bagi petani kerap kesulitan memperolehnya. Hal ini, diyakini pendistribusian pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan harapan para petani.
“Banyak kasus petani yang seharusnya menerima pupuk malah tidak terdata, sementara yang tidak memiliki lahan tetap masuk daftar penerima. Dalam hal ini, proses check and balance harus diperketat,” ujar Anita.
Menurutnya, distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran masalah serius yang berdampak langsung pada hasil panen. Jika ingin swasembada pangan tercapai, pendistribusian pupuk harus dikawal hingga ke tingkat lapangan.
" Pengawasan ketat harus dilakukan untuk memastikan subsidi pupuk benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan," pinta Anita.
Ia juga menekankan pentingnya peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawasi program pemerintah swasembada pangan, karena pengawasan lapangan menjadi kunci guna memastikan petani yang memiliki lahan dan membutuhkan pupuk mendapat haknya.
Anggota Dewan dari dapil Deliserdang ini optimis, dengan distribusi yang tepat, produktivitas padi yang sebelumnya 7 ton per hektar dapat meningkat menjadi 11 ton per hektar.
"Selain tim pengawas, media diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan untuk menjamin transparansi distribusi," tambahnya. (mis)
