Realitasonline.id - Medan | Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menerima Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, bersilaturahmi di ruang kerjanya gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (6/2/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Yonge Sihombing didampingi Ketua pembina panitia percepatan Provinsi Tapanuli Samsul Sianturi, Sekjen Dr Dra Murniati Tobing MSi, bendahara umum Drs Binton Simorangkir MM, waketum AKP Purn Dr Longser Sihombing SH MHum, wakil sekjen Luhut Marbun BKP, Barita Esman Dabukke SPd MPsi, wakil bendahara Rider Tampubolon ST dan penasehat Toni Togatorop SE MM, Ir Lamhot P Simanjuntak.
Kunjungan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus didampingi Anggota DPRD Sumut dari PDIPerjuangan Landen Marbun.
Baca Juga: Bersilaturahmi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat, Pjs Bupati Beltim Harapkan Hal ini
Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Yonge Sihombing menyampaikan agenda Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli mengikuti pertemuan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta, 20 Februari 2025 guna membahas kelanjutan percepatan Provinsi Tapanuli.
"Kita harapkan Ibu Ketua DPRD Sumut bersedia mendampingi kita untuk membahas hal ini di Jakarta pada 20 Februari nanti. Ternyata Ibu ketua DPRD menyatakan akan mendampingi pertemuan di Jakarta. Ini kabar baik, semoga cita-cita kita dapat segera tercapai," ungkap Yonge kepada wartawan usai diterima Ketua DPRD Sumut .
Diakui Yonge, pembentukan provinsi baru memang membutuhkan Pencabutan moratorium oleh Pemerintah Pusat. "Kabar baiknya lagi, Pemerintah Pusat di masa Pemerintah Presiden saat ini (Presiden Prabowo) akan mencabut moratorium tersebut.
Baca Juga: Makin Mencuat, Ikapada Dukung Percepatan Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara
Hal ini juga akan dibahas dalam Musyawarah Nasional seluruh kabupaten/kota yang akan mengusulkan pemekaran di tanggal 20 Februari nanti," ujarnya.
Sementara itu, Pembina Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Samsul Sianturi, mengatakan bahwa terbentuknya Provinsi Tapanuli merupakan kerinduan dari masyarakat di 6 kabupaten/kota yang tergabung dalam Provinsi Tapanuli.
Adapun 6 kabupaten/kota tersebut, yakni Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
Baca Juga: Raker DPP HPSI Harapkan Pemekaran Kabupaten Simalungun Segera Terealisasi
"Provinsi Tapanuli ini sudah lama dirindukan oleh masyarakat di 6 kabupaten/kota tersebut. Semoga cita-cita ini bisa segera terwujud," katanya.
Ditanya terkait rencana daerah yang diusulkan dan akan dijadikan sebagai Ibukota Provinsi Tapanuli, Samsul Sianturi menyebutkan bahwa hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. "Untuk ibukotanya, kita serahkan kepada Kementerian," pungkasnya.(mis)
