"Sebanyak 5.714 desa sudah melakukan penginputan indeks desa. Sudah terlaksananya lomba evaluasi desa dan kelurahan. Dan saat ini baru dua kabupaten/kota yang mempunyai batas desa, yakni di Labuhanbatu Selatan dan Batubara," ucapnya.
Kemudian, disampaikan juga, Dinas PMD Dukcapil Sumut juga telah bekerja sama dengan KPK dan mengusulkan desa anti-korupsi. "Sudah ada 12 kabupaten/kota yang mengusulkan desa anti-korupsi," ujarnya.
Terkait Kependudukan dan Catatan Sipil, kata Parlindungan, tugas provinsi adalah menyiapkan data dan membantu verifikasi data sebagai data pendukung bagi penerima bantuan dari provinsi. Tugas lainnya adalah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota dalam memastikan berjalannya sistem administrasi kependudukan, termasuk keamanan data pribadi.
Turut hadir pada kunjungan Sekdaprov Sumut tersebut, sejumlah Kepala Bidang Dinas PMD Dukcapil, staf, dan tenaga pendukung.
