Mendengar penjelasan itu, anggota Komisi 4 Lailatul Badri mengaku sangat kecewa dengan kinerja Bappeda dan Perkimcikataru.
Sebab, hingga saat ini dengan batas akhir waktu sekitar 7 bulan lagi belum ada yang rampung dengan jumlah 6 kegiatan. Sejumlah titik yang rawan banjir belum ada yang terselesaikan.
"Saat ini semuanya terhenti di tengah jalan. 6 bulan sebelum jatuh tempo apa lagi yang bisa diperbuat Pemko Medan. Kenapa hal ini tidak diseriusi. Ini persoalan banjir masalah serius loh. Kenapa kalian main main," ujar Lailatul dengan nada kesal.
Untuk itu, Lailatul mendesak seluruh pejabat Pemko Medan supaya serius dan gerak cepat menindaklanjutinya.
Baca Juga: PLN UP3 Pematangsiantar Goes to Campus di Universitas HKBP Nommensen
Begitu juga dengan anggota Komisi IV lainnya Jusuf Ginting menyarankan supaya diperkuat kordinasi sesama stakholder termasuk pihak Kecamatan dan Kelurahan yang daerahnya ikut sasaran pembangunan.
"Kita sangat kecewa kurangnya kordinasi. Bahkan kita (DPRD Medan) tidak pernah diajak kordinasi terkait hal ini. Kan kita bisa kasih masukan guna percepatan proses," kata Jusup.
Diakhir rapat, Paul Simanjuntak menyarankan pejabat Pemko supaya menindaklanjuti proses percepatan proyek pembangunan penangananbanjir.
Paul Simannuntak asal politisi PDI Perjuangan itu menyebut akan mengagendakan rapat lanjutan dengan menambah peserta rapat yakni menghadirkan Bappeda, BPN dan BBWS Sumatera II. Dan kepada Perkimcikataru disarankan mengundang pihak Kecamatan dan Kelurahan yang daerahnya terkena proyek penanganan banjir. (AY)
