Baca Juga: Irigasi, Jalan, Jembatan Hancur Kerugian Bencana Banjir Bireuen Aceh Hampir Rp1 Triliun Lebih
“Penurunan pengangguran tidak boleh hanya seremonial. Program harus menyentuh peningkatan kualitas SDM, khususnya lulusan SMA/SMK yang paling rentan, " katanya.
Fraksi PKS mendukung prioritas Pemko Medan dalam pemberdayaan UMKM. Namun mereka menilai kebijakan Pemko masih inkonsisten, terutama soal penyediaan tempat berdagang bagi pelaku UMKM dan PKL.
“Pemerintah harus menata dan menyediakan lokasi yang layak bagi pelaku UMKM, bukan justru menggusur tanpa solusi, " ungkapnya.
Fraksi PKS menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan APBD harus mengikuti amanat PP No. 12 Tahun 2019, terutama pasal 105 mengenai mekanisme pembahasan APBD yang wajib berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. (AY)
