Realitasonline.id - Medan | Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, termasuk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Melihat skala kerusakan, jumlah korban, serta luasnya wilayah terdampak, IMM Sumut mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional.
Ketua Umum IMM Sumatera Utara, Rahmat Taufiq Pardede, menegaskan bahwa penetapan status nasional bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut percepatan penanganan, koordinasi lintas-lembaga, dan jaminan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terdampak.
Baca Juga: 20 Tahun Lalu sudah jadi Jalan Umum Justru Ditembok Pagar, Komisi 4 DPRD Medan Perintahkan Bongkar!
“Skala bencana sudah melampaui kapasitas penanganan daerah. Pemerintah pusat harus hadir secara penuh dengan menetapkan status Bencana Nasional agar sumber daya, anggaran, dan instrumen penanganan bisa dimobilisasi secara maksimal,” tegasnya.
IMM Sumut mendesak pemerintah pusat untuk segera Menetapkan Status Bencana Nasional untuk banjir dan longsor yang melanda berbagai provinsi di Sumatera, Mempercepat penanganan darurat: evakuasi korban, pembukaan akses jalan, dan penyaluran logistik secara merata.
Menggerakkan seluruh kekuatan nasional, termasuk TNI, Polri, BNPB, kementerian teknis, dan relawan, untuk percepatan penanganan.
Memastikan pemulihan jangka panjang, termasuk rehabilitasi infrastruktur, pemulihan pemukiman warga, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial.
Melakukan investigasi menyeluruh terhadap faktor penyebab, termasuk kerusakan lingkungan dan tata kelola ruang, untuk mencegah bencana berulang.
Kondisi hari ini khususnya di sumut penanganan belum maksimal, masih banyak warga dan tempat pengungsian yang belum terjangkau akibat sulitnya akses akibat material longsong dan banjir.
Negara Tak Boleh Lambat Dalam Situasi Krisis
IMM Sumut menilai bahwa lambatnya penanganan akan semakin memperbesar dampak bencana dan membebani masyarakat.
Baca Juga: Setujui RAPBD 2026 Rp 6,9 Triliun, Ini Masukan Fraksi PDIP DPRD Medan
“Setiap jam keterlambatan berarti nyawa dan masa depan masyarakat dipertaruhkan. Pemerintah harus bertindak cepat, terkoordinasi, dan berskala nasional,” ujar (Taufiq pardede).
IMM Sumatera Utara menyerukan seluruh elemen masyarakat, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah daerah untuk terus bersinergi menangani kondisi darurat ini, sembari memastikan bantuan tepat sasaran dan sampai ke tempat pengungsian masyarakat. (Arif)
