Kinerja BPR/BPRS mencatat pertumbuhan kredit 5,73 persen hingga September 2025, terutama pada sektor Perdagangan dan Pertanian. Risiko kredit di sejumlah wilayah menunjukkan tren melandai meskipun masih memerlukan perhatian.
Perkembangan Sektor Nonbank dan Pasar Modal
Pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan LPBBTI menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 2025. Pembiayaan modal ventura tumbuh dua digit dengan perbaikan profil risiko
Di pasar modal, jumlah investor terus meningkat. Hingga Agustus 2025, nilai kepemilikan saham investor Sumut mencapai Rp26,5 triliun, dengan 82 persen merupakan investor individu. Aktivitas reksa dana juga meningkat dari sisi nilai penjualan dan jumlah nasabah.
Ekosistem pasar modal turut berkembang, ditandai dengan kehadiran 27 galeri investasi hingga September 2025, serta bertambahnya manajer investasi dan perusahaan efek di provinsi ini.
Imbauan Perizinan Pergadaian
Khoirul mengimbau seluruh usaha pergadaian swasta yang belum terdaftar agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023
tentang P2SK, pergadaian swasta wajib memiliki izin usaha dari OJK paling lambat 12 Januari 2026.
“Untuk mempercepat proses, OJK Sumut membuka Program Licensing Day setiap
Selasa dan Kamis mulai 9 Desember 2025 hingga minggu pertama Januari 2026,” kata
Khoirul.
Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Selama 2025, OJK Sumut bersama Industri Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah
telah menyelenggarakan 1.281 kegiatan edukasi dan menjangkau lebih dari 139 ribu
peserta, termasuk pelajar, mahasiswa, UMKM, penyandang disabilitas, dan
masyarakat umum.
Hingga Oktober 2025, OJK Sumut menerima 1.775 pengaduan, terutama dari sektor
perbankan dan fintech. Pengaduan terbanyak terkait petugas penagihan, klaim, dan
transaksi digital. OJK terus memperkuat langkah penanganan pengaduan serta upaya
pencegahan melalui edukasi keuangan.
Dalam respons terhadap Bencana Hidrometeorologi di Sumatera Utara, OJK
mengimbau industri jasa keuangan untuk membantu meringankan beban masyarakat
terdampak. Hingga 4 Desember 2025, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp3,9
miliar.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, menegaskan bahwa
penguatan stabilitas sektor jasa keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan
komunikasi publik yang efektif merupakan prioritas strategis OJK dalam mendukung
ketahanan ekonomi regional. OJK terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku
kepentingan guna menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi dan memperkuat
perlindungan konsumen di Sumatera Utara.(HZD)
