Realitasonline.id - Medan | DPRD Medan sambut positip rencana Wali Kota Rico Waas untuk membentuk UPT BPBD di wilayah rawan banjir dan menambah relawan tanggap bencana.
Hantaman banjir besar pada 27 November 2025 lalu seolah menjadi alarm keras bagi Kota Medan. Di tengah upaya pemulihan ada wacana untuk membentuk UPT BPBD di daerah rawan banjir dan menambah relawan tanggap bencana dari Pemko Medan.
Anggota DPRD Medan, Ahmad Afandi Harahap menilai langkah itu sebagai penguatan penting bagi BPBD yang selama ini bekerja dengan personel terbatas di kota berpenduduk jutaan jiwa itu.
“Ini langkah yang tepat. Kita harus belajar dari musibah banjir besar pada 27 November 2025. BPBD Medan perlu diperkuat, baik kualitas SDM, penambahan peralatan, hingga kesiapsiagaan di wilayah. Mitigasi banjir harus berjalan komprehensif sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan kepling,” ujar Afandi, politisi muda Partai Demokrat, Sabtu (6/12/2025).
Baca Juga: Kegigihan Bupati Muklis Tangani Musibah Banjir, Tingkatkan Kepercayaan Publik
Afandi menilai banjir besar sebelumnya mengungkap terbatasnya personel BPBD dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak.
“Medan punya 21 kecamatan, 151 kelurahan, dan 2001 lingkungan. Jelas perlu penambahan personel dan unit layanan,” tegasnya.
Tak hanya kerugian fisik, Afandi menyoroti dampak psikologis yang dialami warga usai banjir. Menurutnya, banyak warga mengalami trauma setiap kali hujan turun, yang dapat mengganggu ketenangan dan kesehatan mental mereka.
Baca Juga: Gas Tabung 3 kg Langka, Wakil Ketua DPRK Bireuen Sarankan Pertamina Salur ke Desa Langsung
“Warga yang terdampak banjir mengalami traumatik. Kalau hujan turun sedikit saja, mereka cemas. Ini sangat mengganggu psikologis masyarakat. Karena itu kami berharap Pemko Medan, dalam hal ini Wali Kota Rico Waas, juga menyiapkan layanan konseling psikologis bagi warga yang terdampak,” jelasnya. (AY)
