Edy Rahmayadi Dorong Realisasi NPHD, Tito Sebut Hasilnya Langsung Terlihat

photo author
- Sabtu, 4 Juli 2020 | 12:37 WIB
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat menjawab pertanyaan saat sesi tanya jawab pada acara Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara, di Grandballroom Hotel Aston Jalan Balaikota, Medan, Jum'at (03/07)
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat menjawab pertanyaan saat sesi tanya jawab pada acara Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara, di Grandballroom Hotel Aston Jalan Balaikota, Medan, Jum'at (03/07)

MEDAN – realitasonline.id | Untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 mendatang, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendorong 23 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada segera merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada penyelenggara Pilkada di daerah.

Karena, meskipun seluruhnya dinyatakan siap melaksanakan Pilkada, namun masih ada beberapa kendala seperti realisasi NPHD kepada KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan daerah di Sumut. Hasilnya, ketika pertemuan Mendagri Tito Karnavian dan Mahfud MD di Rakor Kesiapan Pelaksaan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Grand Aston City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Jumat (3/7), pencairan NPHD untuk KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan sebagian besar sudah terealisasi.

"Setelah mendapat informasi tersebut kita langsung berkoordinasi dengan kepala daerah agar segera merealisasikan NPHD, sehingga Pilkada 2020 bisa berjalan lancar. Dan saat rapat ini para kepala daerah yang realisasinya masih rendah juga berkomitmen akan segera mencairkannya," kata Edy Rahmayadi usai rakor.

Gubernur juga menekankan agar Pilkada di Sumut kali ini benar-benar menjadi pesta demokrasi untuk rakyat. Edy Rahmayadi tidak ingin Pilkada malah membuat daerah-daerah di Sumut mencekam.

"Saya ingin pesta demokrasi ini benar-benar menjadi pesta untuk rakyat. Bukan malah membuat kondisi daerah penyelenggaranya menjadi mencekam baik karena keamanan juga karena Covid-19," kata Edy Rahmayadi saat memberikan sambutan di Rakor Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumut.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan saat ini hanya sebagian kecil daerah di Sumut yang belum mencairkan NPHD untuk KPUD, Bawaslu dan petugas keamanan, seperti Mandailing Natal dan Samosir. Walau begitu usai Rakor yang dihadiri 23 kepala daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada berkomitmen untuk segera merealisasikan NPHD.

"Sebelum ke sini, Saya langsung berkoordinasi dengan Pak Edy (Gubernur Sumut) lewat telepon terkait 'rapor merah' ini dan langsung direspons beliau. Pak Edy langsung koordinasi dengan kepala-kepala daerah dan hasilnya langsung terlihat," kata Tito, saat memberikan sambutan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Kota Medan Kirim 5 Armada Damkar ke Aceh Tamiang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:43 WIB

UMP Sumut 2026 Naik 7,9 Persen Kini jadi Rp3.228.971

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:07 WIB
X