Tito mengingatkan kepala daerah agar menyelesaikan pencairan NPHD paling lambat minggu depan. Hal ini dikarenakan 15 Juli 2020, petugas KPUD mulai pemutakhiran data yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Pemda yang realisasinya belum 100% paling lambat minggu depan untuk pencairan, karena 15 Juli sudah mulai pemutakhiran data door to door. Dan kabar baiknya Madina dan Samosir berkomitmen menyelesaikannya 7 Juli. Ini untuk pengamanan, operasional dan proteksi petugas KPUD terhadap Covid-19," pungkas Tito.
Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, Sumut siap untuk melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Mahfud menekankan agar masyarakat Sumut menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mendapat pemimpin daerah yang baik.
"Semua daerah sudah siap melaksanakan Pilkada, jadi nanti tidak ada lagi masalah yang berarti. Saya harap masyarakat menjunjung tinggi demokrasi dan mendapat pemimpin yang amanah," ujar Mahfud.
Ketua DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan agar Pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. "Pilkada kali ini berbeda, dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada 105 juta orang dan 3 juta penyelenggara Pilkada 2020, jadi kita harus serius soal protokol kesehatan." Tegas Doli.
Sebelumnya, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin menyampaikan Sumut siap melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang dan akan melakukan rapid test kepada 19.250 petugas pemutakhiran data.
Disebutkannya, persentase pencairan anggaran Pilkada secara umum tidak mempengaruhi pelaksanaan. “Di awal sempat ada persoalan anggaran di beberapa kabupaten/kota, karena anggaran itu dihibahkan kabupaten/kota tidak sesuai harapan yang diminta KPU. Tetapi sejauh ini tidak menghambat tahapan pelaksanaan Pilkada,” jelas Herdensi.
Tentang NPHD, Herdensi memaparkan, jumlah keseluruhan NPHD dari 23 kabupaten/kota sebesar Rp655.676.483.343. “Jadi jumlah tersebut yang sudah dicairkan sebanyak Rp281.518.999.303,” ungkapnya.
