MEDAN - realitasonline.id | Sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada Desember mendatang. Calon kepala daerah baik yang baru maupun petahana diingatkan agar bersaing secara sehat.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah saat menjadi narasumber dalam siaran Live Interaktif Ruang Publik TVRI, Kamis (1/10), di Studio TVRI Sumut Jalan Putri Hijau Medan. Tema yang diperbincangkan adalah 'Pencegahan Korupsi dan Politik Uang dalam Pilkada Sumut 2020'.
"Bersaing secara sehat dan jujur di setiap tahapan. Khususnya saat ini sudah memasuki kampanye, taati protokol kesehatan karena Pilkada saat ini berlangsung di masa pandemi. Kemudian, tentunya tidak melakukan praktik-praktik melanggar hukum seperti korupsi dan politik uang," ujar Wagub Musa Rajekshah.
Pemprov Sumut, lanjut Wagub, tentunya senantiasa menjalin sinergi dengan KPK dan penyelenggara Pemilu untuk mengawal Pilkada agar terlaksana dengan baik. "Sebanyak 10 pejabat Pemprov Sumut telah dikukuhkan menjadi Pjs Walikota/Bupati, diharapkan membantu menjaga netralitas dan kesuksesan pilkada di daeah," katanya.
Wagub berharap agar masyarakat memanfaatkan dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Tidak hanya penyelenggara Pemilu dan para calon kepala daerah, masyarakat juga diharapkan memperhatikan protokol kesehatan saat mengikuti proses pencoblosan.
"Pada intinya, kita berharap Pilkada terselenggara dengan sukses tanpa memperburuk kondisi pandemi saat ini. Untuk itu, mari bersama kerja sama saling sinergi menyukseskan Pilkada dengan protokol kesehatan ketat dan bersaing sehat dan jujur," ujar Wagub yang didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Hendra Dermawan Siregar, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Sumut Harvina Zuhra dan Sekretaris Inspektorat Sumut Erwin Hidayah Hasibuan.
Sebelumnya, Kepala Satgas Korwil I KPK Maruli Tua Manurung yang turut bergabung melalui video konferensi juga menekankan agar para calon yang mengikuti Pilkada Tahun 2020 bersaing dengan benar. Potensi-potensi penyelewengan bansos Covid-19 untuk Pilkada menjadi salah satu fokus perhatian dan pengawasan KPK.
