“Kalau kita bersama meyakinkan ini dilaksanakan sukses, tidak ada yang memprovokasi, yakinlah itu sukses. Untuk itu ikuti saja (aturan). Semoga Sumatera Utara sukses melaksanakan Pilkada,” sebutnya.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan bahwa kedatangan pihaknya ke Sumut dalam rangka memonitoring kesiapan dan perkembangan yang ada terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Apalagi kali ini, suasana pandemi Covid-19 membuat banyak perubahan dan penyesuaian terhadap aturan yang ada.
“Tentu perubahan secara cepat itu harus diakselerasi dengan perkembangan di lapangan. Supaya berjalan baik, kami datang ke Sumut. Karena daerah ini secara persentase paling banyak melaksanakan Pilkada, yakni 23 kabupaten/kota,” jelas Doli.
Dirinya menekankan bahwa indikator kesuksesan Pilkada serentak kali ini ada tiga. Pertama seluruh tahapan berjalan baik. Kedua tingkat pertisipasi pemilih tinggi sebagaimana ditetapkan targetnya secara nasional sebesar 77,5%, serta ketiga keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat dari masalah pandemi Covid-19.
“Isu lain adalah netralitas ASN dan TNI/Polri. Kemudian soal DPT (Daftar Pemilih Tetap), ini masalah klasik, berkaitan soal data kependudukan. Kami akan rapat khusus dengan ini, termasuk kesiapan logistik. Kemudian soal keamanan Pilkada,” ujar legislator Dapil Sumut III DPR RI tersebut.
Menanggapi soal keamanan, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menyampaikan kesiapan pihak kepolisian dalam mengamankan jalannya tahapan Pilkada serentak 2020. Ada 12.350 personel dikerahkan untuk itu, dengan persentase 2/3 dari total jumlah personel yang ada di Sumut yakni 20.669 orang.
Martuani juga menyampaikan bahwa ada TPS yang masuk kategori aman (18.502 TPS), rawan (1.223), sangat rawan (179) dan TPS khusus (15 TPS). Adapun jumlah penempatan personel pengamanan disesuaikan dengan kategorisasinya. Termasuk juga dukungan dari personel TNI, jajaran Kodam I/BB.
Begitu juga soal pengamanan logistik, kata Kapolda, mulai dari pencetakan, pengiriman hingga pendistribusian, dilakukan oleh TNI/Polri. Semua diantisipasi dari segi jumlah dan kualitas barangnya. Dengan demikian, semua perjalanan persiapan Pilkada berjalan lancar, termasuk pada pelanggaran Pilkada yang kemudian dimintakan kepada Bawaslu untuk bersikap tegas sekaligus mengantisipasi.
