“Untuk semua tahapan, kami sudah instruksikan untuk diberikan teguran bagi yang melanggar protokol kesehatan, namun leading sektornya Bawaslu. Instruksi Kapolri, secara resmi kami nyatakan Polri netral dalam Pilakda serentak 2020. Kami akan pastikan netralitas,” tegas Martuani.
Terkait kesiapan Pilkada secara teknis, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin melaporkan, pihaknya telah menyosialisasikan tahapan Pilkada serentak 2020 melalui berbagai media, termasuk pendidikan pemilih kepada kaum disabilitas. Sedangkan anggaran disiapkan sebesar Rp655,383 Miliar berupa dana hibah serta dana tambahan khusus untuk Covid-19 dari APBN sebesar Rp246,596 Miliar yang juga sudah disampaikan serta dibelanjakan (APD).
“Adapun jumlah pemilih (daftar pemilh tetap/DPT), sebanyak 6.138630 orang. Sedangkan yang belum memiliki KTP Elektronik sebanyak 138.648 pemilih,” sebut Herdensi.
Dari segi pengawasan, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan juga menyampaikan bahwa anggaran yang ada pada penyelenggara ini sebesar Rp245,845 Miliar dengan tambahan anggaran dari APBN untuk Covid-19 sebesar Rp20 Miliar.
Namun disampaikan Syafrida, persoalan rekrutmen pengawas di lapangan adalah penetapan batas usia yakni paling rendah umur 25 tahun. Hal itu kemudian menjadi kendala karena banyak yang tingkat pendidikannya di bawah SMA, sehingga membuat pihaknya memberikan kesempatan bagi usia yang lebih muda, namun sudah mendapatkan hak pilih.
Usai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Doli Kurnia Tanjung menyerahkan cenderamata kepada Gubernur, turut disaksikan Anggota DPR RI Junimart Girsang, Djarot Saiful Hidayat, Hugua, Bambang Patijaya, Hanan A Rozak, Chairul Anwar, M Nasir Djamil, Guspardi Gaus (Datuk Batuah), Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro. Selain itu, turut mengikuti rapat virtual para komisioner KPU/Bawaslu dan pemerintah kabupaten/kota dari daerah masing-masing. (AL)
