Selain itu dewan minta agar diberikan informasi dan data terkait jumlah aset Pemko Medan seperti kendaraan dinas, gedung Pemko yang difungsikan sebagai pusat perbelanjaan (mall) dan hotel.
Baca juga: DPRD Sumut Setujui Ranperda Perseroda PPSU, Gubernur Edy: Cegah Monopoli...
"Seperti Medan Mall dan ini kita menunggu perubahan rencana hingga bulan Juli ke depan. Apakah mereka akan lanjut kontrak atau tidaknya. Sementara Hotel Soechi sudah putus kontraknya," cetus dewan.
Dewan berpendapat Pemerintah Kota Medan perlu bekerjasama dan belajar dari Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, kita dapat mengadopsi atau mencontoh cara kerja mereka untuk memantau setiap aset yang ada.
"Kita bisa berangkat bersama-sama ke BPKAD DKI Jakarta. Mereka punya banyak aset tapi bisa terpantau semua," pungkas Abdul Rahman Nasution, wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Medan.
Namun, pembahasan pengelolaan keuangan dan aset Pemko itu jadi tidak tuntas setelah Abdul Rahman Nasution selaku pimpinan rapat curhat mempertanyakan mengenai tidak adanya staf ahli yang diberikan oleh Pemko Medan kepada dewan.
Politikus PAN ini berpesan kepada BPKAD, jika ada perubahan nomenklatur agar segera diberitahukan.
"Kami di DPRD Medan ini memiliki latar belakang yang berbeda, kami legislator dan bukan ASN eksekutif yang memiliki banyak staf. Jadi, saya sampaikan ke BPKAD, kami ini tak mempunyai staf khusus yang memang benar-benar ahli di bidangnya atau berpengalaman, ini untuk pribadi ya, yang berkualitas. Kami di DPRD ini punya staf, gaji dan bayar dari kantong sendiri. Ini saya sampaikan kepada setiap OPD, biar malu lembaga ini. Saya mau tahu juga, ntah siapa yang membuat peraturan di lembaga MPR untuk di sini, sehingga kami tidak ada dapat staf. Apa memang sengaja biar kami bodoh. Kami nggak begitu bodoh-juga. Kasih kami ruang agar membangun bersama," ungkapnya dengan nada tinggi. (AY)
