Baca Juga: Jokowi Kunjungi Bandara JB Soedirman Purbalingga Jawa Tengah
“Keputusan sekolah tatap muka itu bukan keputusan Sumut, tetapi nasional, dengan catatan Standar Operasional Prosedur atau SOP-nya harus jelas. Bila dibuka ada syarat yang harus diikuti, bila zona merah tidak mungkin dibuka, bila menurut Satgas bisa dibuka kita buka, bila merah lagi mau tidak mau kita tutup,” kata Wagub Musa.
Menurut Wagubsu, merasa perlu tim khusus yang bertugas untuk melihat langsung kesiapan sekolah-sekolah menyelenggarakan PTM terbatas. Tim khusus ini terdiri dari Dinas Pendidikan setiap daerah sebagai leading sector (sektor pemimpin) dan Dinas Kesehatan sebagai support sector (sektor pendukung).
“Bila dibuka perlu ada pengawasan yang ketat terkait penyelenggaraan PTM terbatas di sekolah, pengawasan terkait SOP-nya. Kita tidak ingin ada klaster-klaster baru yang timbul setelah membuka sekolah tatap muka,” kata Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Berhak Memilih
Sementara itu Wali Kota Medan Bobby Nasution memaparkan tentang kondisi Kota Medan. Menurut Bobby, salah satu persyaratan utama PTM berdasarkan SKB Empat Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021 tanggal 8 April 2021, adalah vaksinasi Covid-19 lengkap pendidik dan tenaga pendidik. Walau begitu orang tua/wali pendidik berhak memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh, sebutnya.
“Ada lebih dari 20 ribu guru di Kota Medan dan vaksinasinya sudah mencapai 80%, tetapi sebagian kecil belum tahap kedua. Kita akan membuka vaksinasi massal untuk mempercepat ini, termasuk vaksinasi siswa,” kata Bobby Nasution.
Sedangkan sekolah di Kabupaten Deliserdang menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Deliserdang Citra Effendi Capah, pihaknya telah menyiapkan sarana prasarana PTM terbatas. Vaksinasi guru Deliserdang sudah mencapai 82% dan berdasarkan survei yang mereka lakukan hampir seluruh orang tua/wali siswa setuju bila dilakukan PTM.
