"Baik ide baru, gagasan segar, maupun kreativitas tentu saja terbuka, bahkan harus dalam mengantisipasi perkembangan kota yang sangat dinamis, dan itu dapat dilakukan tanpa harus menabrak aturan hukum, " katanya.
Melihat sejumlah permasalahan tersebut, Syaiful mengatakan Fraksi PKS menanyakan beberapa persoalan dalam RPJMD diantaranya terkait dampak pandemi, rencana pembangunan Medan Utara, persoalan angka kemiskinan, serta persoalan lainnya.
"Sama kita ketahui, pandemi covid-19 telah menyebabkan kontraksi pada perekonomian dunia. Hal ini berimbas pada perubahan target pembangunan pemerintah pusat dalam memenuhi target pembangunan nasional hingga ke tingkat daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemko medan dalam dokumen RPJMD menyikapi perubahan target pembangunan tersebut dan dampak ekonomi ini ?, " tanya Syaiful.
FPKS juga mempertanyaman persoalan utama dalam pembangunan Kota Medan adalah angka kemiskinan, gini rasio, dan pemerataan infrastruktur wilayah yang tidak merata.
" Tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5 tahun ke depan. Pertanyaannya : bagaimana strategi Pemko Medan dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut ?, " tanyanya.
FPKS juga menyinggung Gagasan Pembangunan Medan Utara yang akan dijadikan sebagai halaman depan.
"Gagasan pembangunan 5 tahun ke depan menempatkan kawasan Medan Utara sebagai halaman muka pembangunan daerah. Tentu saja perubahan kultur masyarakat dari agraris ke industrial mempunyai dampak resiko tinggi. Pertanyaannya : bagaimana strategi pemko medan dalam dokumen RPJMD untuk mengawal perubahan kultur masyarakat tersebut agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi atau efek sosial yang lebih besar ?, " tanya Syaiful.
Politisi Muda PKS ini juga mempertanyakan capaian pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur pembangunan wilayah masih banyak ketimpangan. "Pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada titik-titik kawasan tertentu saja.Pertanyaannya : Bagaimana strategi pemko medan dalam RPJMD untuk mendorong pemerataan infrastruktur daerah ?, " tanyanya lagi.
